Warga Sei Selayur Demo PT Pusri

Palembang, jurnalsumatra.com – Puluhan orang yang mengatasnamakan perwakilan warga Kapling RT 13, RT 12 dan RT 35 RW 04, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Palembang menggelar aksi demo di depan pintu masuk utama PT Pusri, Selasa (7/7/2020).

Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan warga.

Diantaranya menuntut ganti rugi atas kerusakan seng rumah warga yang diklaim pendemo akibat terdampak polusi dari operasional PT Pusri.

“Kami menilai PT Pusri tidak memperhatikan warga yang tinggal di zona merah samping pabrik PT Pusri,” ujar, salah seorang perwakilan pendemo, Parda

Tak hanya persoalan seng rumah warga yang rusak diduga akibat aktivitas PT Pusri, tuntutan lainnya yakni menuntut agar produsen pupuk berplat merah itu juga membongkar pondasi jembatan NPK1 dan pondasi jembatan PT Agrim karena dinilai menghambat aliran air warga.

Selanjutnya juga menuntut agar mendapat kejelasan mengenai pembangunan NPK2 yang dinilai pendemo tanpa adanya sosialisasi dengan warga di zona merah khususnya warga Kapling.

“Untuk persoalan seng warga yang rusak, ini sudah jadi tuntutan kami sejak bulan Februari lalu. Ada sekitar 178 rumah warga yang terdampak dan sampai sekarang belum ada penyelesaian.”

“Sedangkan tuntutan yang lainnya sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Tapi sejauh ini hanya. pertemuan-pertemuan saja yang dilakukan namun tidak ada titik temu,” kata  Pardan.

Dalam menggelar aksinya, warga juga melakukan aksi demo dengan membaca Yasin sembari duduk tepat di depan pintu masuk PT Pusri.

Masa yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak juga membawa berbagai spanduk sebagai bentuk tuntutan yang mereka sampaikan.

Sementara itu, Manager Humas PT Pusri, Soeryo Hartono mengatakan sejauh ini pihak Pusri sudah sangat peduli dengan warga yang tinggal di wilayah zona merah dekat kawasan pabrik.

Berbagai program juga sudah dilakukan sebagai bentuk kepedulian bagi warga.

Namun Soeryo menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebagai ganti rugi. Melainkan bentuk bantuan yang disalurkan oleh PT Pusri.

“Mekanisme penyaluran bantuan juga telah sebagaimana yang diatur oleh pemerintah yakni melalui pihak RW maupun RT dan kemudian diberikan kepada warga,” ujarnya.

Soeryo juga membantah dengan tegas adanya dugaan pencemaran lingkungan sebagaimana yang dituntut oleh para pendemo.

“Itu tadi, kalau disebut pengganti atau ganti rugi, artinya PT Pusri mencemari. Tapikan dalam faktanya tidak seperti itu. Hal ini juga dibuktikan dari berbagai uji dan analisis yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Manager K3 dan LH PT Pusri,

Yusman Amrukah yang mengatakan berdasarkan hasil verifikasi, PT Pusri tidak terbukti mencemari lingkungan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan lab dan dinas provinsi, semuanya sudah terverifikasi. Hasilnya tidak ada pencemaran lingkungan,” katanya.(udy)