Warga Tunggul Bute Belum Terpasang Lampu Jalan

Lahat, jurnalsumatra.com – Sejumlah pejabat memilih bungkam saat dicecar pertanyaan oleh jurnalis baik Camat Kota Agung, Kepala Desa (Kades), dan pihak lainnya. Terkait PT SERD sudah berdiri sejak tahun 2008 ini, belum juga ada memberikan penerangan terhadap warga Desa Tunggu Bute, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat.

Hal ini terungkap dalam pertemuan gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dari Komisi I, II, III, dan IV, yang dikomandoi langsung Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ST saat melihat aktifitas PT SERD secara langsung.

Dalam kunjungan 19 anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut, sempat juga menyinggung soal penerangan bagi warga sekitar, khususnya Desa Tunggul Bute Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat. Karena, sepanjang jalan sebelum masuk ke PT SERD gelap gulita tidak ada penerangan sama sekali.

Selain beberapa aitem, ternyata kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, hutan lindung yang berlokasi ditiga Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Kota Pagar Alam ini, selama belasan tahun juga warga desa Tunggul Bute tidak ada penerangan sepanjang jalan sampai mau masuk kekantor PT SERD.

Oleh sebab itu, sambungnya, DPRD Kabupaten Lahat dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat panggilan ke PT Supreme Energi Rantau Dedap yang berlokasi didesa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat untuk mendengarkan keterangan secara rinci dari pihak perusahaan yang berkaitan dengan bidang kerja anggota Komisi DPRD Lahat.

Mengingat, apa yang dikerjakan PT SERD sejak tahun 2008 hingga 2020 tidak ada penerangan. Selama 12 Tahub belum juga menghasilkan Listrik serta pembangunan Gedung Kantor dan sebagainya demi untuk kepentingan PT SERD sendiri.

Artinya, dari temuan tersebut, diduga PT SERD hanya memanfaatkan hasil Bumi dan kekayaan alam dari Tiga Kabupaten untuk kepentingan pribadi dan golongan dengan melaksanakan pembangunan Geothermal (Energi Panas Bumi) agar dapat dikuasai sepenuhnya tanpa memikirkan kerusakan alam lagi.

Sementara, Nopran Marjani Wakil Ketua Komisi IV mengatakan adanya laporan masyarakat yang mempertanyakan aktivitas ekplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT. SERD yang kurang memperhatikan lingkungan menjadikan banyak musibah menimpa Kabupaten Lahat seperti banjir dan longsor.

”Untuk itu kami DPRD Kabupaten Lahat melakukan kunjungan ke PT. SERD untuk cek lokasi dan mendengan keterangan yang disampaikan pimpinan PT.SERD secara langsung. Dimana data yang kami dapat PT. SERD mendapat izin pinjam pakai hutan seluas 91 hektar dan ada tambahan kembali menjadi 115 hektar dari Menteri Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan cara alih fungsi hutan,” tebas Nopran dengan lantang.

Nopran juga menambahkan setelah mendengar keterangan dan kroscek lapangan, secara kasat mata luas lahan yang digunakan PT.SERD dalam penggarapan hutan lindung sepertinya melebihi apa yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan. Dan, PT.SERD belum ada izin dari pemerintah atas pengalihan hutan lindung agar dapat dihutankan kembali.

“Untuk itu kita dari pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan Menteri Kehutanan apa yang telah dilaksanakan PT. SERD dari tahun 2008 — 2020, terkait adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan PT.SERD kita minta adanya sanksi yang diberikan oleh Menteri Kehutanan terhadap PT. SERD,” cetus Nopran.

Site Sefory Manager PT Suprame Energi Rantau Dedap, Frangky M Tungka beserta Humas, M Guerelatan dalam pertemuan menerangkan, surat keputusan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal HL berstatus pinjam pakai seluas 115 hektar. 90 MW saat ini baru dikerjakan 63 persen.

“Jadi, dari 115 Hektar hutal lindung yang kita pinjam dari Kementrian. Saat ini, untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTP), 90 Mega Wath (MW), telah berjalan kira kira mencapai 63 persen,” ucap M.Guerel. (Din)