Warga Portal Jalan Utama PT GPI


Muba, jurnalsumatra.com – Merasa tidak pernah digubris tuntutan terhadap PT Guntrie Peconina Indonesia (GPI), sehingga amarah ratusan masyarakat petani dari 4 Kecamatan jadi memuncak. Kalau tidak segera diatasi, bisa saja permasalahan yang sempat berujung bentrok dan mengakibatkan tiga orang meninggal dunia ditahun 2016 lalu, kembali terulang.

Sebab jika sebelumnya masyarakat petani, sebatas berunjukrasa dan menggelar pertemuan dengan Pemkab Muba. Senin (14/1/2019) puluhan perwakilan masyarakat petani kebun plasma wilaya Kecamatan Sekayu/Sungai Keruh dan warga 7 desa diwilaya Kecamatan Lawang Wetan dan Kecamatan Babat Toman menggelar aksi damai dengan cara memortal akses keluar-masuk atau jalan utama PT GPI.

Tidak hanya itu, untuk perkebunan plasma GPI diwilaya Sungai Jernih Estate sejak tanggal (10/1/2019) tadi sudah diportal oleh KUD Sinar Delima dan petani plasma dari Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu.

Pengunjukrasa juga menuntut PT GPi untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan kebun kelapa sawit berikut pengelolaan hasil kebun, bahkan pengunjukrasa mengancam tidak akan membuka portal sebelum permasalahan selesai.

Selaku coordinator aksi, H Anwar meminta (1). Segera dilakukan pengundian dan tentukan letak kebun plasma. (2) Berikan hak-hak petani dalam SK Bupati Muba No. 416 Tahun 2016 dengan jumlah anggota 269 petani. (3) Jadikan areal inti menjadi areal plasma. (4) Tuntutan plasma masyarakat 7 desa di Kecamatan Lawang Wetan dan Babat Toman SK Gubernur Nomor 593/5351/I/1999 dan kesepakatan dengan PT GPI tanggal 3 juni 2005. (6) SK Bupati nomor: 01/SK-ILP/Muba/1999. (7) Kesepakatan masyarakat dengan PT GPI tanggal (3/6/2005).

“Sebenarnya ini bentuk kemarahan masyarakat petani terhadap Gutrie dan pemerintah, kalau pemerintah pro aktif, sudah tahu Gutrie ini isinya ada di GPI 2, kenapa tidak mau bertindak. Semestinya pemerintah bertindak dalam membela rakyat, Permasalahan inikan dari tahun 1998, ditahun 2005 terjadi kesepakatan menang tetapi tidak menerima, siapa yang makannya.?

Sedangkan perjanjian saat pengukuran lahan itu, jika lebih 12.387,77 HA itu akan dikembalikan ke rakyat nyatanya lebihnya itu banyak, lebih dari 2.000 HA mangapa tidak dikembalikan, saya kira kalau di audit banyak yang akan dipenjara, makan hak rakyat, pengukuran ulang menang tetapi kami tidak menerima. Maka sebelum permasalahan selesai kami tidak akan membuka portal,”Tegas H Anwar.

Sementara Helmi (petani plasma) mengutarakan, kalau sejak tahun 2004 hingga sekarang ini belum terealisasi hak mereka sebagai petani.

“Kami petani hanya diberikan oleh pihak GPI dana talangan berupa hutang, untuk KUD Sinar Delima sebesar Rp 500.000,- dan KUD Muda Rasan Jaya Rp 200,000 perbulan. Sementara setiap LPKP yang diberikan kami perbulan, hutang kami membengkak, untuk KUD Sinar Delima mencapai 40 Miliyar, untuk KUD Muda Rasan Jaya Rp 18 miliyar. Nah apakah cukup kami membayar hutang-hutang itu dengan dana yang kami terimah sebesar lima ratus dan dua ratus rupiah.

Dijelaskannya,  kalau akad kredit untuk KUD Sinar Delima sudah selesai dibulan agustus 2018 lalu, namun ketika kami mintai sertifikat dan berbagi lahan yang 60%, pihak perusahaan  sudah mempersiapkan bahwa kami sudah terhutang 40 miliyar. Makanya kami berontak dan minta diberikan hak kami sebesar 60% itu,”Sesalnya.

Helmi juga mengkhawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan suasana kurang baik ditengah-tengah pesta demokrasi. (Rafik Elyas)

Leave a Reply