Wawako Secara Langsung Mendengarkan Paparan Lanjutan PT Taspen

Palembang, jurnalsumatra.com РWakil Walikota Palambang Fitrianti Agustinda secara langsung mendengarkan paparan lanjutan dari PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai masalah sistem jaminan  keselamatan dalam bekerja bagi pegawai Non PNSD. Dalam hal ini juga melalui program tersebut, Pemerintah kota Palembang akan mempertajam dari kedua badan tersebut apakah PT Taspen atau BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjalin kerjasama Pemkot Palembang. 

“Ya berdasarkan paparan yang sedang berlangsung tadi, Pemkot Palembang akan melakukan evaluasi dari hasil tersebut apakah kerjasama tersebut dijalin bersama PT Taspen dan BPJS ketenagakerjaan. Berdasarkan uraian yang dipaparkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan sudah diakui oleh Pemerintah pusat dan Kementrian Ketenagakerjaan, ditekankan bahwa seluruh instansi baik swasta dan Pemerintahan kedepan harus tergabung didalam BPJS Ketenagakerjaan,”kata Fitri kamis (13/8) saat mendengarkan paparan dari BPJS dan PT Taspen  di kantor Bapeda kota Palembang.

Lanjutnya, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah merekomendasikan bahwa kita akan mengacu pada jaminan sosial yang tidak memberatkan APBD maupun APBN yang berupa nilai iyuran yang tidak membebani APBD dan APBN kota khususnya dan ini nantinya hal ini menjadi kewajiban Pemerintah setempat guna memberikan jaminan sosial khusunya ketenagakerjaan kepada tenaga kerja (ASN) di Pemkot Palembang maupun diluar termasuk RT, RW dan Ustat, Ustaza untuk direncanakan mendapatkan jaminan Ketenagakerjaan.

“Lebih fokusnya dalam paparan tersebut pegawai NonPNSD yang menjadi tanggung jawab langsung  Pemkot Palembang guna mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk seluruh pegawai Non ASN dan harapan kami juga RT,RW ustat, ustaza dan marbot turut mendapatkan juga. Mengenai rana tanggung jawab tersebut ia menjelaskan kembali bahwa hasil paparan tersebut

menjadi tanggung jawab Pemerintah karena harus bisa menyediakan alokasi dana sendiri untuk dimasukan kedalam BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini juga dipertegaskan kembali untuk iuran yang ditarik tidak memberlakukan pemotongan dari gaji mereka. Ya namun ini harus kita dibicarakan kembali dan perlu diingat untuk yang mendapatkannya pendapatanya sebesar dibawah 5 juta,”tutupnya.