Wawako Yogyakarta Terima Piagam Penghargaan


Yogyakarta, jurnalsumatra.com –  Wakil Walikota Yogyakarta Drs Heroe Poerwadi, MA menerima piagam penghargaan “Upacara Mubeng Beteng” yang diserahkan langsung  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam acara penandatanganan nota kesepakatan, penyerahan piagam penghargaan dan surat pencatatan KIK serta pembukaan sosialisasi Keluarga Intelektual Komunitas (KIK) di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/7/2019).

Pada kesempatan itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Krismono, mengatakan, kegiatan ini diharapkan memiliki perhatian khusus. “Terutama dalam komitmen sistem kekayaan intelektual di DIY,” kata Krismono.

Sementara itu, Heroe Poerwadi merasa gembira adanya perhatian khusus dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan memajukan sistem kekayaan intelektual, perlindungan dan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual.

“Melalui nota kesepakatan ini diharapkan bisa mewujudkan kemajuan kekayaan intelektual komunal di Yogyakarta,” kata Heroe Poerwadi, yang menambahkan hal itu meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan KIK.

Selain itu, kesepakatan ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan melindungi potensi KIK. Yakni, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta indikasi geografis yang terdapat di wilayah Yogyakarta.

Hingga saat ini baru tercatat 116 KIK yang terinventarisasikan ke dalam database Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal DJKI. Hal ini menandakan minimnya kesadaran masyarakat untuk melindungi KIK di masing-masing daerah.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, penghargaan intelektual komunal ini diharapkan mampu mengembangkan seni, budaya, tradisi potensi yang ada di Kota Yogyakarta untuk menjadi inventaris Kota Yogyakarta.

Tradisi kebiasaan pengetahuan belum banyak didaftarkan. “Untuk itu kita harus menginventaris terhadap seni budaya dan pengetahuan di Yogyakarta yang sudah berkembang saat ini agar ke depannya bisa kita daftarkan sebagai kekayaan intelektual masyarakat Kota Yogyakarta,” papar Heroe Poerwadi, Jum’at (19/7/2019).

Dalam menginventaris kekayaan seni budaya dan tradisi di masyarakat, Heroe Poerwadi berharap Dinas Kebudayaan sudah harus memulai mendata seni tradisi, budaya dan potensi di masyarakat Kota Yogyakarta.

“Inventaris ini untuk menghimpun agar memenuhi syarat dalam intelektual komunal karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi,” kata Heroe Poerwadi. 

Dikatakan Heroe, jangan sampai nanti kekayaan intelektual seni dan tradisi ini bisa diakui oleh daerah lain atau di negara lain.

Melalui Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ini adalah cara pemerintah untuk melindungi keanekaragaman budaya, seni dan tradisi di masyarakat. “Termasuk memperkuat kepemilikan KIK dan mencegah pihak asing untuk membajak atau mencuri KIK Indonesia,” kata Heroe Poerwadi, yang menambahkan salah satunya dengan cakupan KIK yaitu ekspresi budaya tradisional. (affan)