YLKI: Jual Diatas HET Izin Pangkalan Dicabut

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Akibat kelangkaan gas elpiji di Lahat belakangan ini, membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kabupaten Lahat Raya sedikit geram dan memberi warning keras kepada para pengusaha pangkalan yang ada.

Ketua YLKI Kabupaten Lahat, Sanderson Syafei.ST.SH menegaskan, dengan kelangkaan gas elpiji akhir akhir ini, membuat pihaknya melakukan briping dilapangan khususnya bagi mereka agen atau pemilik pangkalan gas.

“Karena, akhir akhir ini kita dari YLKI Kabupaten Lahat sering menerima laporan keluhan masyarakat, akibat kelangkaan gas elpiji khususnya tabung 3 kilo gram. oleh sebab itu, setiap agen atau pemilik pangkalan terus kita lakukan pemantauan dilapangannya,” jelas Sanderson, Senin (1/10/2018), kemarin.

Disini juga kata Sanderson, pihaknya mewarning bagi seluruh agen atau pemilik pangkalan agen supaya tidak menjual gas elpiji 3 kg (bersubsidi),  melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 16.500.  Jika ada pangkalan yang melanggar ketentuan tersebut,  Surat Keterangan Usaha (SKU) pangkalannya akan direkomendasikan dicabut dan agar tidak akan diberi pasokan barang dari Pertamina.

“Nah, untuk sanksi peringatan sebatas 2 kali dari Pertamina. Jika telah 2 kali peringatan tersebut tidak diindahkan dan masih tetap melakukan pelanggaran, maka SKU nya akan dicabut. Resiko pangkalan itu, tidak akan mendapat lagi distribusi dari pihak Pertamina,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kenapa peringatan ini disampaikan, karena cukup banyak  pangkalan yang menjual elpiji 3 kg  di atas HET Rp 16.500 per tabung. Bahkan dirinya sempat menyaksikan langsung, ada pangkalan yang terang-terangan menjual  Rp 18.000 di tempatnya, agar segera menyampaikan temuan tersebut kepihak Pertamina.

“Apa yang kita sampaikan ini, berdasarkan hasil keputusan pihak Pemerintah bukan untuk menakut nakuti mereka yang memiliki pangkalan. Padahal, di plang pangkalan jelas-jelas terpampang HET-nya Rp 16.500 per tabung,” urainya.

Namun, sambung Sanderson, mereka berdalih, menaikan harga dari HET, di antaranya untuk mengganti ongkos transport karena barangnya langsung dikirim ke warung eceran. Padahal, warung tersebut binaan mereka. Sudah menjadi aturan dan kewajiban pangkalan, barangnya harus diantar langsung ke warung binaannya, tanpa memungut lagi ongkos transport.

“Pangkalan juga kan binaan agen. Agen pun mengantar barangnya sampai ke tempat pangkalan. Jadi, tidak ada alasan,  elpiji 3 kg bersubsidi harus dijual sesuai HET Rp 16.500. Apalagi dengan HET sebesar itu, pangkalan sudah mengantongi  keuntungan,” ucap Sanderson.

Sanderson menyebutkan, akibat harga elpiji di pangkalan dijual di atas HET,  dampaknya harga di warung eceran pun meroket hingga memberatkan masyarakat tidak mampu.  Harga eceran  di warung rata-rata lebih dari Rp 23.000 per tabung. Ada yang Rp 25.000, bahkan sempat di wilayah Desa  harganya menembus Rp 30.000 per tabung.

Tindakan tersebut, jelas melanggar aturan.  “Kalau dihitung, selisih dari  HET sampai harga di tangan konsumen begitu besar, sehingga memberatkan warga miskin yang menjadi sasaran subsidi. Saya sudah meminta kepada Pertamina,  jika ada pangkalan yang melanggar HET, segera cabut SKU-nya,” ujar Sanderson.

Iwan (40) menunggu calon pembeli gas elpiji kemasan 3 kg di warung miliknya di Desa Datar Serdang, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten, Senin (01/10/2018), menyatakan menjual elpiji dengan harga kisaran 23 -25 ribu karena dari agen juga tinggi.

“Si pengecer bisa kena sanksi pidana, itu yang orang tidak tahu. Jangan salahkan YLKI Lahat kalau kita pidanakan. Ini barang subsidi negara, mereka ada kerja sama dengan Polri untuk pengawasannya,” pungkasnya.  (Din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =