Samarinda, jurnalsumatra.com – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyatakan hingga kini ketimpangan gender di daerah itu masih terjadi, terbukti dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sangat rendah.
“IPG kita baru 85,98 berada di bawah target nasional yang sebesar 91,07. Sedangkan IDG kita 65,65, di bawah target nasional yang sebesar 75,24,” ujar Plt. Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda di Samarinda, Jumat.
Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta, namun untuk IPG dan IDG Kaltim masih berada di urutan ke-3 terbawah se-Indonesia.
Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan bagi pihaknya untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender.
Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan aparatur dan perencana kegiatan menyebabkan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender.
Bahkan berbagai payung hukum telah diterbitkan guna mendorong keberhasilan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), baik di Kementerian/Lembaga maupun hingga daerah.
“Alasan pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil maksimal karena adanya keterbatasan pengertian dan pemahaman aparatur tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya dalam rangkaian penyusunan anggaran daerah,” tutur Yurda.
Untuk itu, diperlukan dukungan para pemangku kepentingan dalam peningkatan pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada.
Dukungan dari berbagai pihak diharapkan tidak terjadi lagi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik yang berkaitan dengan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan maupun kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan.(anjas)
Komentar