Palembang, jurnalsumatra.com – Komite Masyarakat Peduli Pembangunan Lingkungan (KMPPL) Sumatera Selatan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengatasi kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar 8,4 juta jiwa itu.
“Sumsel yang memiliki sumber daya alam (SDA) sebagai objek kerja yang beragam, sangat ironi menempati peringkat 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berdasarkan data BPS 15 Juli 2020,” kata Koordinator KMPPL, Sumsel, Chandra Anugrah di Palembang, Jumat.
Melihat kondisi tersebut, KMPPL sebagai organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan organisasi-organisasi yang tersebar di 17 kabupaten/kota Sumsel aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola pengembangan yang berkeadilan ekologi dan sosial.
Kegiatan yang dilakukan di antaranya riset, pendampingan masyarakat, advokasi kebijakan nasional serta kampanye.
Kemudian pihaknya membangun kerja sama dengan pemerintah dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, menyusun kebijakan daerah berkelanjutan, dan pendampingan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berwawasan lingkungan, katanya.
Dia menjelaskan Provinsi Sumsel memiliki luas 9.159.243 hektare, kawasan seluas itu 1,7 juta ha di antaranya dikuasai oleh Negara.
Kemudian sekitar 675.830 ha dikuasai untuk kegiatan pertambangan, dan sekitar 1,3 juta ha untuk perkebunan.
Dengan potensi sumberdaya alam yang besar itu, KMPPL membangun sinergi dengan pemerintah dan elemen pendukung untuk mendorong pembangunan berwawasan lingkungan menjadi landasan guna mempertimbangkan akselerasi pembangunan yang strategis dan komprehensif, ujar Chandra.
Sementara sebelumnya Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda berupaya memanfaatkan petensi SDA dan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat dalam menekan angka kemiskinan di Ibu kota Provinsi Sumsel ini.
Angka kemiskinan di Bumi Sriwijaya ini masih cukup tinggi sekitar 10 persen, untuk menekan angka kemiskinan tidak mungkin hanya mengandalkan satu OPD, yakni Dinas Sosial saja.
Untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, membutuhkan koordinasi dan konsolidasi antar-OPD di jajaran Pemkot Palembang melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga kota setempat, kata Fitrianti.(anjas)
Komentar