oleh

Kepala daerah diminta cermati peta zonasi terkait PPKM Mikro Jateng

Semarang, jurnalsumatra.com – Seluruh kepala daerah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diminta untuk mencermati peta zonasi hingga ke tingkat desa terkait dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Sudah kami siapkan secara detil, termasuk data daerah-daerah mana yang memiliki klasifikasi kategori merah, kuning dan sebagainya. Kami sudah sampaikan pada seluruh bupati/wali kota untuk mempersiapkan, datanya akan kami kirim untuk dikonfirmasi sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Senin.

Menurut dia, berdasarkan peta zonasi yang ada, terdapat lima kabupaten/kota di Jateng yang masuk kategori risiko tinggi dan 30 lainnya masuk kategori sedang.

Kemudian, jika dikerucutkan per kecamatan ada 25 daerah yang memiliki risiko tinggi, 475 kategori sedang, 58 kategori rendah, dan 18 kecamatan tidak ada kasus.

“Sementara di tingkat desa, terdapat 158 desa kategori risiko tinggi, 2.468 kategori sedang, 1.275 kategori rendah dan 4.671 desa tidak ada kasus. Peta inilah yang kita siapkan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan PPKM mikro,” ujar Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng itu mendorong masing-masing pemerintah kabupaten/kota memilah daerah mana yang masuk risiko tinggi atau sedang dan di tempat-tempat itu, wajib disiapkan tempat isolasi terpusat untuk penanganan kasus COVID-19.

Selain itu, Ganjar juga meminta optimalisasi puskesmas yang ada karena nantinya akan ada bantuan “tracer” atau “surveilans” dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang membantu proses pelacakan.

“Peralatan nanti akan kami dukung, setidaknya ada rapid antigen di setiap puskesmas. Untuk teknisnya, nanti Pak Sekda akan membahas lebih detil dengan seluruh kabupaten/kota,” katanya usai memimpin Rapat Penanganan COVID-19 di Jateng.

Ganjar menegaskan bahwa PPKM mikro akan diterapkan di seluruh Jawa Tengah dengan melihat zonasi yang ada, termasuk dari peta zonasi yang sudah ada sampai desa/kelurahan sehingga bisa dilaksanakan dengan optimal.
“Kemarin rapat dengan Kementerian Desa sudah diarahkan sampai tingkat teknis, bahwa desa bisa menggunakan dana desa maksimal 8 persen untuk pelaksanaan PPKM mikro itu. Nanti juga ada bantuan peralatan dan dukungan lainnya,” ujarnya.

Khusus untuk pelaksanaan PPKM Mikro di Jateng, lanjut Ganjar, akan didukung dengan Gerakan Jogo Tonggo yang sudah berjalan dan bisa dioptimalkan untuk mendukung program ini.

“Ada beberapa desa yang punya pengalaman unik tapi berhasil. Kami harap itu bisa ditiru dan dilaksanakan di daerah lainnya,” kata Ganjar.(anjas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed