oleh

PT.GL Diduga Belum Bentuk Lembaga Penilai Kompensasi

-Lahat-79 views

Lahat, jurnalsumatra.com  –  Persoalan dugaan tidak ada kompensasi terkait ganti rugi Lahan warga yang dipasang tiang membuat sejumlah pihak mempertanyakan legalitas perusahaan dan meragukan komitmen Pengelolaan Energi yang Berwawasan Lingkungan dari Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lahat 3×3.33 MW yang berada di desa Singapure Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat tersebut.

Pembangkit ini menggunakan tenaga air yang berasal dari Sungai Endikat yang dilakukan oleh PT. Green Lahat (GL) selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tenaga minihidro. Tentunya aspek lingkungan harus dipertimbangkan sejak dimulainya proses perencanaan pembangunan PLTM, agar terwujud PLTM yang berwawasan lingkungan, apalagi kegiatan usaha terletak berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.

Saat ini permasalahan yang timbul terkait masyarakat di sepanjang jalur akan dilewati jaringan distribusi mulai dari kecamatan Kota Agung, Tanjung Tebat, Pulau Pinang dan Lahat Selatan, warga mendapatkan informasi yang menyesatkan sehingga menolak atas adanya pendirian jaringan listrik dengan menggunakan tanah hak milik tanpa izin mereka. Beberapa masyarakat khususnya warga yang terdampak langsung atas pendirian jaringan listrik merasa dirugikan sebab tidak terlaksananya asas keikutsertaan oleh PT. GL mulai  dari sosialisasi dan penentuan titik pendirian tiang listrik secara bersama dengan pemilik tanah yang menyebabkan beberapa jaringan listrik yang tertanam masuk kedalam luasan pemilik hak atas tanah, bahkan melintasi atas rumah, berdasarkan hasil dari penelusuran Media ini.

Sehingga, masyarakat sedikit paham tentang aturan akan hak dan kewajiban atas adanya Ganti Rugi atau Kompensasi oleh PT. GL selaku pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pendirian jaringan listrik. Warga sebagai pemilik tanah harus diikutsertaan sejak awal, sosialisasi dengan melibatkan Pemerintah setempat agar transparan. Kerugian baik secara materiil maupun non materiil dapat dihitung secara adil atas terganggunya aktivitas dari pada pemilik tanah seperti dalam hal kabel akan melintasi rumah warga, tentunya berkurangnya nilai ekonomis dan nilai Estetika tanah dan bangunan yang ada, serta dapat membahayakan keselamatan bagi warga terdampak.

“Disini Negara menjamin hak warga Negaranya untuk mendapatkan hukum yang adil. Selain berkedudukan sama di depan hukum, setiap warga Negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, jika tidak tercapai kesepakatan maka  kami minta pembekuan izin PT. GL dari Kementerian. Kami siap memperjuangkan hak kami,” kata salah seorang sumber yang mintak namanya tidak ditulis.

Terpisah, Ketua Plantari Lahat ketika dimintaki tanggapannya menyampaikan, bahwa PT. GL jika memang sudah lengkap persyaratan sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditentukan UU maka berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang sarana jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang mana kewenangannya telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

“Untuk pendirian jaringan listrik termasuk dalam pengadaan tanah yang artinya pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Sudah seharusnya PT. GL dalam melakukan pegadaan tanah untuk pendirian jaringan listrik demi kepentingan umum memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman yang ada,” cetus Sanderson pada Jum’at (23/07/2021).

Secara lantang diakui Sanderson, dan disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, pasal 42 ayat 21 Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO9 tentang Ketenagaiistrikan diubah  sehingga berbunyi (1) jelas menerangkan Penggunaan tanah oleh pemegang perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga tistrik untuk, melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak itu saja, diuraikannya, dalam PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 30 dan Permen ESDM No. 27 Tahun 2018 Tentang Kompensansasi  Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

PT.GL sebagai Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/ atau Tanaman, jelas dasar hukumnya, beber pemegang Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan Jaringan Tegangan Menengah dari Kementerian ESDM.

Adapun formula perhitungan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas ditetapkan oleh Lembaga Penilai yang mempunyai klasifikasi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan Tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, jadi tidak bisa sembarangan, jelas penggiat Transparansi Publik Lahat.

“Seharusnya pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi wajib melakukan sosialisasi, pendataan dan  inventarisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat,” ucapnya lugas.

Selanjutnya, menurut Sanderson, lembaga Penilai menetapkan hasil besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi untuk segera dilakukan pembayaran disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur pimpinan kelurahan/desa atau aparat setempat, agar tidak terjadi kisruh seperti saat ini.

“Nah, untuk pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik juga wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan pada bangunan, dan/ atau Tanaman dan tegakan lainnya yang terjadi pada saat penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) terkait penyelesaian Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau Tanaman, sebelum melaksanakan penarikan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik,” tutup Sanderson.

Kepala Desa Singapura Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat Arsito Hasan SP dikonfirmasi mengaku, terkait koordinasi yang telah dilakukan PT. GL terhadap ganti rugi atau Kompensasi pada warga atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang terkena tiang dan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik diwilayahnya, belum ada sama sekali. “Belum ada, saat ini adanya kompensasi atas tanah, bangunan atau tanaman yang terkena tiang dan jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang masuk dalam wilayahnya,” kilah kepala desa Singapura.

Sementara, Humas PT.GL Dafri Yohari dibincangi melalui via Handphonnya mengaku, terkait persoalan yang ada, sudah ada kata kesepakatan. Untuk itu, rencananya, dalam waktu dekat ini, akan memindahkan tiang tersebut. “Dengan pemerintah setempat kita belum memberitahu, tapi, dengan warga yang Lahan atau Tanahnya dipasang tiang sudah ada kata kesepakatan. Insyaallah, dalam waktu dekat akan kita geserkan, namun, dikarenakan ini masih dalam suasana Lebaran kita masih menunggu Tim Tekhnis untuk memindahkan tiang tersebut, karena, memindahkan tiang itu butuh alat khusus,” ucap Humas PT.GL. (Din)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed