oleh

Gubernur Kepri minta TPID kendalikan inflasi daerah

Tanjungpinang, jurnalsumatra.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil dengan fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok.

“TPID perlu lebih banyak kerja di lapangan untuk mengatasi kendala produksi dan distribusi,” kata Gubernur Ansar Ahmad saat memimpin rapat Capacity Building TPID se Kepri tahun 2021 secara virtual, Senin.

Menurutnya TPID harus aktif mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.

Upaya-upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu sampai hilir termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan.

Selain itu, TPID juga melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara realtime, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Terakhir, kata dia, kunci dari pengendalian inflasi adalah berpedoman pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Hal ini jika tidak ditambah dengan unsur kesadaran dari kepala daerah dan jajarannya tentang pentingnya pengendalian inflasi, maka dipastikan tidak akan ada implementasi kebijakan program 4K. Jika pun ada, maka program 4K tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan,” ujarnya.

Ansar menyebut kegiatan Capacity Building TPID Kepri tahun 2021 diharapkan dapat menambah wawasan dan kompetensi terkait pengendalian inflasi TPID se-Kepri.

Dia mengatakan perekonomian Kepri di tahun 2021 ini telah tumbuh sebesar 6,9 persen (year on year), masih di bawah pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 7,07 persen.

“Pandemi COVID19 mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kepri, juga berdampak pada terjadinya inflasi karena daya beli masyarakat yang terus menurun sehingga roda perekonomian jadi melambat,” terang Gubernur dalam kesempatan ini.

Turunnya daya beli dan pengalihan belanja masyarakat untuk kebutuhan primer saja, lanjut dia, semakin membuat roda usaha makin melambat. Sehingga banyak usaha yang menghentikan kegiatannya karena tidak sanggup mempertahankan profitabilitasnya.

Lebih lanjut, Provinsi Kepri sendiri merupakan daerah kepulauan dan bukan daerah penghasil komoditi bahan pangan sehingga sebagian besar bahan pangan didatangkan dari luar daerah Kepri.

Komoditi yang sering memberikan andil besar sebagai penyumbang inflasi di daerah itu, antara lain beras, sayur, cabai, telur ayam dan daging atau sebagian besar merupakan komoditas bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain, baik dari Sumatera maupun Pulau Jawa.

Adapun kondisi inflasi di Kepri pada bulan September tahun 2021 tercatat sebesar 0,31 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar -0,08 persen.

Sasaran inflasi Kepri 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,5 ± 1 persen. Sedangkan kondisi dari Januari sampai dengan Juli 2021 secara kumulatif, Kepri mengalami inflasi sebesar 0,52 persen atau 2,07 persen (yoy).

“Selama masa pandemi COVID-19 sampai dengan tahun 2021, Kepri telah mengalami beberapa bulan deflasi. Hal ini bukan mencerminkan terjadinya penurunan harga melainkan lebih dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat dan rendahnya demand barang dan jasa,” demikian Gubernur.(anjas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed