Pontianak, jurnalsumatra.com – Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,.
Informasi diterima Kamis, Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk Kota Pontianak dengan kategori Madya dan Kabupaten Kubu Raya dengan kategori Utama.
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu(13/10) dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy dan Gubernur Kalbar Sutarmidji.
Penghargaan yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu Pratama, Madya, Utama, dan Mentor, diberikan sebagai bentuk nyata komitmen dan peran kepala daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
Saat ini Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 berdasarkan Global Gender Gap Report 2021 atau kesenjangan gender.
“Gender gap ini diukur melalui 4 indikator, yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan politik,” kata Gubernur Sutarmidji.
Secara terpisah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, penghargaan ini diberikan atas berkomitmen dalam pencapaian terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
“Alhamdulillah, meskipun pandemi COVID-19, Kubu Raya kembali mendapatkan kepercayaan menerima APE, memang saat ini pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berkomitmen melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,” tuturnya.
Menurutnya, komitmen itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya dari formalistik saja, komitmen ini menggerakan semua elemen termasuk pemerintah desa dan masyarakat desa.
Bupati menilai, pengaustamaan gender yang menyangkut kepemimpinan, dimasa pandemi Covid-19, semuanya menggerakan kebijakan untuk melakukan ‘kepong bakol’, seperti di desa, salah satu contoh, melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perempuan, terutama mengawal kebijakan.
“Seperti yang dilakukan teman-teman Paradigta, Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) dan berbagai program pemberdayaan dan isu-isu kesetaraan gender ini tidak hanya formalitas, namun memperkuat inklusi dan semuanya bergerak, terutama saling berkoordinasi,” kata Muda.(anjas)
Komentar