oleh

Pemkab Pessel: Pengawasan pupuk subsidi minim saat pandemi COVID-19

Painan, jurnalsumatra.com – Bagian Perekonomian (Perek) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar mengaku tidak adanya pengawasan pupuk bersubsidi selama dua tahun terakhir, akibat ada refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19.

Kepala Bagian (Kabag) Perek Pessel, Rosdi menyampaikan kembali bakal melakukan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi, seiring adanya laporan soal kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat petani saat musim tanam tiba.

“Saya baru di sini. Informasinya memang begitu, sejak 2020 tidak ada alokasi APBD untuk monitoring dan evaluasi,” ungkapnya di Painan, Rabu (10/11).

Menurutnya, dinas pertanian pun tidak memberikan laporan, baik dari sisi serapan, ketepatan dan kecepatan pendistribusian.

Seharusnya, dinas teknis memberi laporan realisasi pada bagian perekonomian.

Apalagi pembuatan dan laporan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari dinas dan distributor kini sudah elektronik, sehingga jarang ada koordinasi terkait usulan alokasi maupun kendala pendistribusian.

Karena itu, dirinya menegaskan bakal melakukan rapat evaluasi dan monitoring penyaluran, sekaligus memanggil distributor pupuk bersubsidi yang ada di Pessel terkait serapan dan laporan dari petani.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita lakukan, karena ini menyangkut barang milik negara yang sudah diatur dalam UU,” tegasnya.

Berdasarkan data alokasi pupuk bersubsidi dari dinas pertanian, sepanjang 2021 kuota Pessel tercatat sebanyak 19 ribu ton yang terdiri dari urea 8.421 ton. SP-36 sebanyak 861 ton, ZA 445 ton, NPK 7.398 ton dan organik 4.4045 ton.

Seperti diberitakan ANTARA, petani di Pessel mengeluhkan terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga pupuk bersubsidi yang turut berdampak pada pendapatan mereka.

Maradi (68), salah seorang petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai, mengungkapkan kenaikan tersebut mulai terasa sejak satu bulan lalu, sehingga petani terpaksa harus mengurangi dosis pemakaian pupuk dan menambah modal tanam.

Kondisi serupa juga dirasakan Afrizal (56) tahun, salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas. “Tak hanya kenaikan harga, ketersediaannya kini juga langka sejak dua bulan lalu,” katanya.

Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separuh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Padahal, petani di IV Kito Mudik kini sedang memasuki musim tanam. Mereka khawatir, kelangkaan pupuk bakal berdampak terhadap produksi padi yang tidak sesuai target.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed