Pengadaan Mobil Mewah Melanggar Azaz Kepatutan

Jurnal Sumatra - 25/09/2020 9:02 PM
Pengadaan Mobil Mewah Melanggar Azaz Kepatutan
Pengadaan mobil mewah Melanggar Azaz kepatutan - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Nunik handayani dari Fitra Sumsel kembali melayangkan relisnanalisa penggunaan anggaran melalui surat elektrok, Jumat (25/9/2020). Dalam relis tersebut menyebitkan analisa penggunaan anggaran Pemkab Muba yang diduga melanggar azaz kepatutan dan keadilan.

Disebutkan tahun anggaran 2019, Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menganggarkan belanja modal sebagaimana tertuang dalam RKA antara lain adalah untuk pengadaan kendaraan dengan klasifikasi sebagai alat angkutan darat bermotor dengan total anggaran yg lumayan besar  yaitu Rp. 22.064.000.000,-. Berikut adalah perinciannya:

  1. Pengadaan kendaraan dinas bermotor untuk perorangan sebanyak 8 unit dengan total anggaran sebesar 3.370.000.000,- berupa :
  2. 4 unit kendaraan dinas operasional pick-up type 1 dengan harga Rp. 400 juta/unit
  3. 3 unit kendaraan dinas operasional pick-up type 2 dengan harga Rp. 450 juta /unit
  4. 1 unit kendaraan dinas operasional pick-up type 3 dengan harga Rp.420 juta/unit.
  • Pengadaan kendaraan Bermotor Penumpang sebanyak 9 unit dengan total anggaran sebesar Rp. 17.525.000.000,-
  • 1 unit kendaraan penumpang tamu type 1 (jeep) dengan harga Rp6,525 milyar/unit
  • 1 unit kendaraan penumpang tamu type 2 (jeep) dengan harga Rp5.600 milyar/unit
  • 1 unit kendaraan penumpang tamu (sedan) dengan harga Rp.1.5 miyar/unit
  • 3 unit kendaraan penumpang (mini bus)dengan harga Rp. 600 juta/unit
  • 3 unit kendaraan penumpang (mini bus)dengan harga Rp. 700 juta/unit.
  • Pengadaan kendaraan bermotor khusus sebanyak 3 unit dengan total anggaran Rp. 830.000.000.-. berikut perinciannya:
  • 1 unit kendaraan bermotor penumpang (minibus) dengan harga Rp.480 juta/unit
  • Belanja branding aksesoris dan karoseri mobil pelayanan umum 1 set Rp.150 juta
  • 1 unit kendaraan golfcart Rp.200 juta/unit.
  • Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 14 unit dengan total anggaran Rp 339.000.000,-. Berikut perinciannya:
  • 4 unit kendaraan dinas roda dua trail 150 cc dengan harga Rp.33,5 juta/unit
  • 1 unit kendaraan dinas roda dua trail 250 cc dengan harga Rp. 70 juta/unit
  • 9 unit kendaraan dinas roda dua 125-130cc dengan harga 15 juta/unit

Pengadaan sarana prasarana kendaraan angkutan tentunya sangat diperlukan dalam rangka untuk menunjang kinerja pemerintah dalam membangun daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian harus melihat situasi dan kondisi kemampuan keuangan daerah serta kondisi masyarakatnya.

Kabupaten Musi Banyuasin secara kemampuan keuangan bisa dibilang tinggi, terbukti dari tahun 2017 – 2020 APBD Kabupaten Muba selalu menduduki peringkat ke dua terbesar setelah Kota Palembang. Namun yg menjadi persoalan angka kemiskinan di Kabupaten Muba juga termasuk tinggi. Misalnya saja secara berturut turut dari data BPS tahun 2017-2019 menyebutkan bahwa Musi Banyuasin menduduki peringkat ke 3 (16.75 ) pada tahun 2017 , dan pada tahun 2018-2019  menduduki perinkat ke dua angka kemiskinan tertinggi di kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Selatan dengan skore  (16.52  & 16.41 16.52 )

Sebagaimana telah diatur dalam UU No 17 tahun 2003 pasal 3 ayat (1) serta Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Artinya bahwa dalam membuat Kebijakan anggaran daerah ( APBD), hendaknya ditetapkan  benar-benar sesuai dan bisa menjawab kondisi riil masyarakat bukan pejabatnya, serta potensi dan aspirasi masyarakat.maka hendaknya dalam membuat keputusan apapun terkait anggaran daerah yang dibuat oleh pemerintah seyogyanya ditujukan untuk memecahkan problem-problem publik yang substansial, dan sekaligus menggambarkan adanya kepentingan publik di dalamnya. Warga hendaknya mendapat manfaat dari anggaran tPBD tersebut. Maka diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini ( eksekutif dan Legislatif)  hendaknya dalam membuat kebijakan memperhatikan hal hal sebagai berikut :

  1. Semua belanja daerah menjadi beban masyarakat, maka semua pengeluaran harusnya bermanfaat bagi masyarakat
  2. Belanja pembangunan fisik diutamakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  3. Terdapat perimbangan antara belanja yg berorientasi pada kebutuhan aparatur dan belanja berorientasi kebutuhan masyarakat
  4. Adanya prioritas anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat

Untuk itu dalam merealisasikan dari prinsip penyusunan APBD harusnya mengacu kepada RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, maupun dokumen-dokumen perencanaan kebijakan anggaran lainnya. Sehingga Visi Menuju Muba Maju Berjaya 2022 bisa terwujud.(nunik fitra Sumsel)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 3
  • 3,775
  • 698
  • 4,582,472
  • 1,904,909
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip