DPR: Jls Tulungagung-Trenggalek Segera Dilanjut

     Trenggalek, jurnalsumatra.com – Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari memastikan pembangunan jalur lintas selatan atau Jalur Pantai Selatan tahun ini segera dilanjutkan dengan prioritas ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dengan Trenggalek.
“Kemungkinan pembangunan akan dilaksanakan mulai November 2018,” kata dia saat kunjungan kerja di Tulungagung, Senin (13/8).
JaLan Lintas Selatan di Kabupaten Tulungagung sudah dibangun sejak kurun tiga tahun terakhir di ruas Kecamatan Besuki hingga Pantai Gemah.
Demikian juga ruas JLS di Trenggalek yang telah dibangun bertahap di ruas Pantai Prigi dan Panggul-Munjungan.
Namun, antara titik ruas JLS di Prigi hingga Tulungagung selama ini belum tersambung, karena berbagai faktor, mulai penganggaran hingga masalah penyelesaian pembebasan lahan.
“Dua ruas ini yang sekarang menjadi prioritas, selain kelanjutan pembangunan JLS dari ruas Kecamatan Munjungan dengan Prigi, serta JLS di Blitar ke arah Malang,” kata Eva.
Khusus untuk JLS Tulungagung-Trenggalek, Eva menyebut pemerintah menargetkan selesai akhir 2018.
“Iya tahun ini ada pembangunan lagi tapi tidak semuanya, misalnya Blitar itu dibangun ke arah Malang dan Tulungagung jauh lebih baik ke arah Trenggalek yang tinggal sedikit itu dan harusnya tembus tahun ini,” ujarnya.

Total panjang Jalur lintas selatan yang menguhubungkan Tulungagung dan Trenggalek sepanjang 55,1 kilometer, namun sampai saat ini masih menyisakan sekitar 34,45 kilometer yang ditargetkan akan diselesaikan tahun ini.
Pihaknya mengakui progres pembangunan JLS di Kabupaten Tulungagung jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Blitar.
Berdasarkan data yang dimilikinya, dari sekitar 62 kilometer JLS yang harus terbangun di Kabupaten Blitar, baru 12 kilometer yang telah terbangun.
Hal itu terjadi karena banyak sebab, termasuk belum selesainya pembebasan lahan milik Perhutani untuk JLS.
“Tulungagung itu sudah bagus lho dibandingkan Blitar, soalnya baru terkendala banyak hal, termasuk pembebasan lahan yang di Blitar,” kata Eva.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Suharto mengaku menyerahkan pembangunan JLS kepada pemerintah pusat.
Pihaknya tidak memiliki kewenangan sama sekali, namun informasi terakhir yang dia terima saat ini telah dilakukan lelang untuk kelanjutan pembangunan ruas JLS di Kabupaten Tulungagung. (anjas)

Leave a Reply