DPRD dan Gubernur Teruskan Aspirasi Penolakan UU Omnibus Law

Jurnal Sumatra - 15/10/2020 6:37 PM
DPRD dan Gubernur Teruskan Aspirasi Penolakan UU Omnibus Law
Ratusan massa buruh se Sumatera Selatan (Sumsel) yang tergabung dalam Gerakan Pekerja-Buruh Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) menggelar demo penolakan Undang- Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja menggelar demo di Jalan Pom XI Kampus Palembang sebelah Gedung DPRD Sumsel , Kamis (15/10/2020).  - (Jurnal Sumatra)
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Ratusan massa buruh se Sumatera Selatan (Sumsel) yang tergabung dalam Gerakan Pekerja-Buruh Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS)  menggelar demo penolakan Undang- Undang (UU)  Omnibus Law Cipta Kerja menggelar demo di Jalan Pom XI Kampus Palembang sebelah Gedung DPRD Sumsel , Kamis (15/10/2020). Kedatangan buruh dari beberapa sektor ini membawa sejumlah atribut diantaranya yakni pocong yang bertuliskan ‘Omnibus Law = Matinya Keadilan’ serta keranda bertuliskan ‘DPR’.

Setelah menunggu dari pagi, massa akhirnya ditemui Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati didampingi anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Kartak Sas dan Prima Salam, Fatra Radezayansyah serta sejumlah anggota lainnya. Turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri serta Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji

“Kami akan menyampaikan aspirasi unjuk rasa dari Gepbuk Sumsel. Namun sebenarnya, jika tidak bertemu saya, seluruh aspirasi yang disampaikan ke DPRD Sumsel masih kami teruskan. Jadi, jangan ada kekhawatiran surat tidak disampaikan,” kata Anita. Ditambahkan Politisi Golkar ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPR RI melalui jalur politik.

“Apalagi anggota DPR RI lagi reses, nanti kita berupaya bisa ada yang menerima aspirasi kawan- kawan dari buruh se Sumsel,” tandas Anita seraya berharap buruh tetap mematahui protokol kesehatan ditengah masa pandemi Covid-19, dengan tetap jaga jarak dan tertib, apalagi Sumsel daerah zero komplik dimana Sumsel punya generasi muda termasuk dari kaum buruh.

Anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan selaku wakil rakyat pihaknya siap menerima aspirasi dari pihak manapun termasuk kalangan mahasiswa dan buruh yang menyuarakan penolakan undang undang Omnibus Law Cipta Kerja. “Kami siap menampung semua aspirasi yang disampaikan kalangan buruh, kemarin juga sudah menerima aspirasi dari mahasiswa, pokoknya kami terbuka,” kata Syaiful Padli.

Selanjutnya Anita menandatangani tuntutan buruh untuk diteruskan ke DPR RI dan Presiden. Sedangkan Gubernur Sumsel H Herman Deru  menyatakan telah menerima aspirasi dan merekomendasi tuntutan buruh dengan melayangkan surat resmi ke pemerintah pusat. “Sudah saya layangkan surat secara resmi yang saya tandatangani dan dibawa oleh adik-adik mahasiswa,” kata Deru.

Sejak lahirnya UU Omnibuslaw menurut Deru, dirinya dan jajaran sudah tekun mempelajari UU Cipta Kerja tersebut. “Ada 17 klaster dan sebagian ada pasal-pasal yang diharapkan pelaku UMKM dan masyarakat termasuk buruh,” katanya. Untuk ini, Gubernur  fokus ke perubahan UU Ketenagakerjaan seperti hilangnya UMR, pesangon, isu adanya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, cuti hamil dan melahirkan serta gajinya.

‘’Hilangnya UMR, malah sekarang gubernur yang menetapkan. Katanya  pesangon hilang, ternyata tidak dan justru perusahaan yang melanggar bisa dipidanakan. Lalu tenaga kerja asing, ternyata yang boleh hanya dengan keahlian tertentu dan masa kerja yang terbatas,” katanya.

Selanjutnya, kata Gubernur , isu cuti hamil dan melahirkan ditiadakan, ternyata masih diberlakukan. “Katanya kalau cuti hamil dan melahirkan gaji ditiadakan, itu juga tidak benar, meski cuti masih ada gaji,” katanya. Menurut Gubernur , masyarakat serta buruh Sumsel  berharap peraturan pemerintah (UU Cipta Kerja) yang ditetapkan tersebut dapat mengakomodir aspirasi semua rakyat Indonesia termasuk Sumsel.

“Jadi silakan buat aspirasi kalian, nanti akan saya antarkan langsung ke pemerintah pusat. Inilah bentuk dukungan saya sebagai gubernur, termasuk dukungan dari dewan Sumsel. Saya juga tidak ingin buruh Sumsel hidup tidak layak, yakinlah saya tidak akan tinggalkan kalian (buruh) dalam keadaan apapun,” katanya. Usai menemui massa buruh, Gubernur langsung menerima dua map berisi aspirasi dari perwakilan buruh. Kemudian langsung meninggalkan lokasi unjuk rasa

Ditempat yang sama Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri mengucapkan aspirasi terkait aksi demo buruh se Sumsel yang berlangsung damai. “Terima kasih aksi serikat buruh tidak anarkis. Apalagi disampaikan ketua DPRD Sumsel tadi jika provinsi Sumsel selama ini dikenal zero komplik, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi untuk menjaga,” katanya.

Dalam orasinya perwakilan buruh meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan undang undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena menurut massa, undang undang tersebut merugikan kaum buruh. “Tolak undang undang Omnibus Law Cipta Kerja! Kami tidak rela anak cucu kami jadi kuli kontrak seumur hidup,” teriak salah satu perwakilan massa dalam orasinya.

Menurut mereka aksi dilakukan bukan semata-mata memperjuangkan kepentingan buruh saat ini, tetapi juga rakyat Indonesia serta generasi penerus yang akan datang.”Kami berjuang untuk rakyat untuk anak cucu kami,” katanya. Dalam kesempatan itu, massa meminta ketua DPRD Sumsel untuk hadir menerima aspirasi dan menyampaikan kepada pemerintah dan DPR RI.

Koordinator Lapangan (Korlap), Aminoto MZ mengatakan, kedatangan mereka kali ini sebagai bentuk penolakan disahkannya UU Cipta Kerja karena berdampak panjang bagi pekerja dan anak cucu nantinya. Karena itu, pihaknya meminta Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-undang (Perppu) agar segera dicabut UU tersebut.

“Kami sejak awal atau masih dalam RUU, kami telah memantau draftnya dan memang banyak poin yang merugikan pekerja dan kami pun sudah lama mendengungkan penolakan tersebut,” katanya.

Saat ini, ia mengaku pihaknya lebih sepakat dengan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dimana, UU tersebut sudah tepat bagi pekerja di Indonesia. Namun, pemerintah tidak mengindahkan tuntutan buruh. Karena itu, pihaknya sangat menolak dengan berbagai pertimbangan. Banyak poin yang harus dikritisi. Tapi tuntutannya yaitu Omnibus Law sangatlah merugikan.(udy)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 6
  • 24
  • 6
  • 4,585,642
  • 1,905,957
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip