Draf UMP NTT Sudah Diserahkan Ke Gubernur

Jurnal Sumatra - 02/11/2017 2:34 PM
Draf UMP NTT Sudah Diserahkan Ke Gubernur
 - ()
Editor

      Kupang, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bruno Kupok mengatakan, UMP NTT sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur NTT.
Hasil pembahasan tersebut berisi tentang usulan besaran UMP dengan berbagai pertimbangan berdasarkan PP 78 tahun 2015,  kata Bruno Kupok kepada Antara di Kupang, Kamis.
Dia mengemukakan hal itu terkait Upah Mimum Provinsi (UMP) dan edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang  penetapan UMP.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menginstruksikan kepada para gubernur  untuk segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2018.
Instruksi tersebut sesuai dengan  Surat Edaran Menteri nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/x/2017 tertanggal 13 Oktober 2017.

     Penetapan UMP di masing-masing provinsi wajib ditetapkan dan diumumkan serentak pada  (1/11).
Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, penetapan UMP masih merujuk pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat edaran tersebut ke seluruh Gubernur se-Indonesia.
“Tanggal 24 Oktober Dewan Pengupahan sudah rapat dan sudah menyampaikan beberapa alternatif sebagai masukan kepada gubernur untuk menetapkan UMP. Kepastian berapa itu nanti tunggu penetapan gubernur,” kata Bruno Kupok.
Bruno memastikan adanya kenaikan sekitar Rp 100 ribu atau lebih dari UMP 2017.
Saat ini UMP provinsi NTT 2017 sebesar Rp 1.525.000 per bulan. Jika kenaikan itu 8 persen lebih, maka UMP NTT 2018 mendatang lebih dari Rp 1.600.000 per bulan.
Bronu menambahkan, Dewan Pengupahan sudah menyelesaikan tugas mereka menelaah dan memberikan pertimbangan kepada gubernur.
Saat ini usulan tersebut dikaji oleh Biro Hukum Setda NTT, karena akan menjadi produk hukum yang diteken gubernur.
Beberapa elemen penting dalam menentukan UMP, misalnya inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tetapi kita tetap mempertimbangkan kondisi daerah, bisa naik bisa turun. Dan ada dua kepentingan besar, yakni pekerja dan pengusaha,” kata Bruno yang juga mantan Kepala Dinas Perhubungan NTT itu.(ajas)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 2
  • 1,269
  • 173
  • 4,751,235
  • 1,944,435
  • 10
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip