Fraksi PKS Sambut Baik Keberadaan Raperda Perseroda

Jurnal Sumatra - 07/09/2020 4:34 PM
Fraksi PKS Sambut Baik Keberadaan Raperda Perseroda
 - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Juru bicara Fraksi PKS M Subhan terkait raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) , Fraksi PKS menyambut baik keberadaan raperda ini, dan memandangnya sebagaja sebuah ikhtiar pemerintah guna meningkatkan produktifitas BUMD tersebut.

“Namun alangkah lebih baiknya rencana perubahan badan hukum perusahaan daerah tersebut ditunda terlebih dahulu. Sebab kami belum melihat adanya alasan yang mendesak untuk dilakukannya perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah beralih ke Perseroan,” katanya saat membacakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumsel terhadap Raperda tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis, Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) dan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan  perpustakaan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (7/9/2020) .

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi dan dihadiri Sekda Sumsel H Nasrun Umar dan para undangan dan disiarkan secara webinar. Selain itu, adanya perubahan bentuk badan hukum ini juga belum tentu dapat menjamin keberadaan PD. Prodexim akan semakin produktif dan memiliki daya saing. Hal yang dibutuhkan pemerintah adalah melakukan evaluasi secara kritis mengenai penyebab ketidak produktifan BUMD tersebut. Oleh karenanya, kebijakan perubahan bentuk badan hukum ini harus dikaji secara komprehensif, Jangan sampai hanya terkesan mengalihkan persoalan pada organ perusahaan yang baru.

Untuk itu, fraksi PKS menilai perlu kiranya mengetahui hasil evaluasi atas kinerja PD. Prodexim selama ini? Apa yang Sebenarnya menjadi faktor penyebab ketidak produktifan perusahaan  daerah ini? Kalaupun harus dipaksakan untuk dilakukannya perubahan bentuk badan hukum perusahaan.

“Apa yang manjadi garansi dari pemerintah bahwa kebijakan perubahan ini menjadi solusi dalam menyehatkan dan meningkatkan produktifitas BUMD tersebut?” katanya.

Selain itu, Fraksi PKS pun menghimbau kepada pemerintah agar Raperda ini dikaji ulang dan ditunda pembahasannya. Lantaran ketidak produktivitas PD. Prodexim selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya manajemen pengelolaan karena tidak memiliki SDM yang cukup handal dan tidak profesional dalam menjalankan roda perusahaan, maka cukup dilakukan perubahan struktur baru dengan menempatkan SDM yang profesional dan memiliki visi yang jelas dalam memajukan perusahaan.

Akan tetapi, menurutnya apabila tata kelola PD. Prodexim sudah tidak bisa direstrukturisasi dan diperbaiki lagi, maka sebaiknya dilakukan pembubaran terhadap perusahaan tersebut.

“Kita tidak boleh mempertahankan BUMD yang tidak sehat dan selalu merugi, lebih baik pemerintah cukup berfokus mengoptimalisasi peran perusahaan daerah yang masih produktif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Mohon penjelasannya! ,” katanya.

Untuk raperda  pembentukan BUMD Agri Bisnis menilai Fraksi PKS sangat mendukung keberadaan raperda ini, sebab kesejahteraan petani merupakan salah satu bagian yang menjadi platform perjuangan partai PKS dibidang pertanian.

“Akan tetapi, tujuan dibentuknya BUMD Agribisnis ini akan sulit untuk dapat direalisasikan tanpa adanya perencanaan yang matang dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Alih-alih keberadaan BUMD ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan PAD justru tanpa adanya konsep yang jelas hanya akan membeban APBD dan menambah daftar panjang BUMD yang merugi.,” katanya.

Oleh karenanya, Fraksi PKS perlu untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan pendirian BUMD ini? Bagaimana road map (peta jalan) pengelolaan dan pengembangan BUMD ini kedepannya, sehingga tujuan didirikannya benar-benar dapat terealisasi dengan baik? “Dalam kesempatan ini juga, kami menghimbau agar kiranya SDM yang akan ditempatkan dalam mengisi jabatan Strategis maupun para pekerja pada BUMD ini nantinya memang betul-betul memijiki profesionalisme, skill, dan kompetensi. Sehingga keberadaan sebuah BUMD tidak terkesan sebagai “tempat penampungan” para pejabat atau sekelompok elit yang tergeser kedudukannya. Mohon penjelasannya,”katanya.

Mengenai raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Fraksi PKS sangat mengapresiasi dengan baik, sebab hal ini selaras dengan komitmen PKS yang secara konsen mengambil bagian untuk mempeljuangkan peningkatan kecerdasan kehidupan masyarakat dengan menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melaluj pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan.

Mengingat kemajuan teknologi saat ini semakin menggerus bahan bacaan yang berbentuk flsik dan mayoritas masyarakat telah beralih ke digital, lebih suka membaca e-book dari seluler pintar yang dengan mudah bisa dibawa kemana-mana dari pada teks buku yang tebal. Bahkan dimasa mendatang, tidak menutup kemungkinan buku tidak lagi diminati sebab masyarakat akan bergeser ke paperless (tanpa kertas).

“Keadaan ini perlu disikapi secara bijak dan cermat oleh pemerintah. Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan meningkatkan minat baca masyarakat, tidaklah cukup hanya sebatas membangun perpustakaan tanpa memahami kebutuhan masyarakat akan bahan bacaan dan sarana prasarana pendukung lainnya. Oleh sebab itu. diterbitkannya perda ini nantinya, betul-betul harus mampu menjawab berbagai persoalan diatas dan sekaligus menjadi tolak ukur mencerdaskan masyarakat melalui peningkatan minat baca Mohon tanggapannya,” katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat , Azmi Sofix,  terkait Raperda Tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis menyarankan kedepan  posisi direksi dan  komisaris nantinya  dari orang profesional dan kompeten agar tidak terjadi mis manajemen pengelolaan BUMD tersebut.

Sedangkan Raperda  tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) , Fraksi Demokrat menilai aktivitas dan core bisnis Prodexim tidak jelas dan tidak bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov Sumsel.

“ Apakah ada jaminan kedepan , akan memperoleh keuntungan nantinya karena kalau mau berubah bukan badan hukumnya saja tapi berubah secara menyeluruh terutama SDM dan pemodalan serta aktivitas bisnisnya,” katanya sembari meminta evaluasi total  terhadap BUMD yang ada.

Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, mendukung raperda ini terutama perpustakaan berbasis tehnologi.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Drs Thamrin Msi menilai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah bukan hanya sekedar memenuhi ketentuan Undang-undang tetapi harus dibarengi dengan perubahan sistem tata kelola dan manajemen yang lebih maju sehingga badan hukum ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan daerah. Karena sudah j adi permasalahan umum biasanya perusahaan Perseroan Daerah hampir sebagian besar dalam kondisi yang tidak sehat.

Menurutnya, sudah seharusnya Direksi dan Pengawas nantinya hams independen dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, untuk itu diperlukan SDM yang handal melalui rekrutmen yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah seharusnya pengelolaan Perseroan Daerah Prodexim harus mangedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ,” katanya.

Dan juga transparancy, accountability, responsibility, independency dan fairnes. Selain itu Pemeritah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas sebagaimana dipertegas dalam PP No. 54 tahun 2017, memiliki kewenangan mengambil keputusan yang menyangkut perubahan AD / ART, pengalihan aset tetap, kerj asama-kerj asama, investasi dan masih banyak lagi hal-hal strategis yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Maka Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mengedepankan visi dan misi dalam mengembangkan Perusahaan Perseroan Daerah ini.

Terkait Raperda Tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis, Fraksi Golkar menilai , agri bisnis yang cukup luas, juga harus melibatkan banyak lembaga, dimana Agri Bisnis mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan, penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan usaha tani atau produk lain.

 Lembaga lembaga keuangan dan Perbankan adalah salah satu lembaga yang harus digandeng agar pembangunan Agri Bisnis di Sumatera Selatan dapat berkembang dan maju.

“Dari latar belakang tersebut, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apa yang menjadi keyakinan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahwa pembentukan BUMD Agri Bisnis ini akan mampu mengembangkan Agri Bisnis di Sumatera Selatan dan akan menguntungkan bagi Pemerintah Daerah. Mohon penjelasan,” katanya.

Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaaan Perpustakaan  dimana Proses pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara online berbasis internet. Teknologi e-library ini dapat menjadi sebuah solusi untuk djgunakan dalam pengelolaan perpustakaan online di Sumatera Selatan. Teknologie-library ini juga tetap dapat dikombinasikan dengan perpustakaan

Juru bicara Fraksi PDIP Hj Sumiati SH MM , raperda  Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Prodexim (Perseroda), perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) membawa konsekuensi tersendiri terhadap asset-assetnya (yang merupakan asset Pemerintah Daerah yang dipisahkan) demikian juga dengan sejauh mana kontrol Pemerintah Daerah Terhadap jalannya Perseroan Terbatas Prodexim.

“Karena kita semua tentu berharap dengan perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan ada peningkatan konret peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi nasional, regional maupun intemasional, sehingga pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat,” katanya.

Untuk Raperda  pembentukan BUMD Agri Bisnis yang harapannya adalah mampu memenuhi dan mendukung kemajuan sektor pertanian dalam arti luas. Untuk mencapai apa yang diharapkan tentunya juga kebijakan ini harus relevan dengan kondisi kekinian, yang kami maksudkan adalah bahwa kebijakan dan langkah ini harus tetap aktual dan relevan dengan  perkembangan issue yang terkait dengan pertanian nasional dan regional.

Untuk raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Fraksi PDI Perjuangan bersepakat bahwa peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi dalam hal kepustakaan adalah sebuah kebutuhan, Perpustakaan memiliki fungsi edukasi diantaranya, sebagai sumber belajar, mengembangkan minat dan kebiasaan membaca, dapat juga sebagai tempat rekreasi sehat melalui buku -buku bacaan yang sesuai dengan umur dan tingkat pendidikan masyarakat.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, dan ini merupakan hal yang tidak mudah. Berkenaan dengan hal tersebut kepada saudara Gubernur yang kami hormati dimohonkan penjelasannya.

Juru bicara Fraksi Gerindra,  Prima Salam, raperda  tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) menanyakan apa yang menjadi alasan PD Prodexim   yang belum maksimal malah dijadikan BUMD dengan penyertaan modal lagi.

Untuk Raperda  pembentukan BUMD Agri Bisnis menilai tujuan pmbentukan BUMD ini masih bersifat naratif dan umum. Untuk Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Fraksi Gerindra  memandang walaupun pengelolaan perpustakaan baik namun minat membaca dan kebutuhan  masyarakat terhadap perpustakaan belum membaik, sehingga Fraksi Gerindra mendukung perpustakaan berbasis tehnologi.

Juru bicara Fraksi PKB, Dra Hj Nurhilyah mengapresiasi Raperda Tentang Pembentukan BUMD Agri Bisnis karena di Sumsel banyak memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas.

Raperda  tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda) , Fraksi PKB mengapresiasi raperda ini dan perubahannya untuk RUPS, Direksi dan komisaris sehingga dituntut melaksanakan tugas secara profesional.

Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Fraksi PKB mengharapkan ada perpustakaan online dan refositori yang dapat menampung bahan bacaan digital.

Sedangkan  juru bicara Fraksi PAN Abu Sari SH Msi terkait Raperda  pembentukan BUMD Agri Bisnis harus dilakukan secara profesional, orientasi bisnis sehingga target dicapai bisa memberikan kontrubusi peningkatan PAD dan kesejahateraan masyarakat.

Untuk raperda  Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim menjadi perusahaan Perseroan Daerah (PD) Prodexim (Perseroda)meminta Dewan Direksi, Komisaris dan lain-lain  adalah orang yang memiliki kapasitas dan keahlian  dan memahami manajemen perusahaan.

“ Jangan sampai isinya struktur BUMD hanya diisi kelompok tertentu, sanak famili , kepala daerah atau timses kepala daerah saja dan tidakmemiliki kapasitas tapi dimuati KKN oleh penguasa,” katanya.

Mengenai raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan berharap perpustakaan bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sekaligus membudayakan kegemaran membaca.

“ Sejauh mana peran perpustakaan daerah Sumsel dalam menjamin layanan ketersediaan  perpustakaan di Sumsel, apa yang dilakukan perpustakaan daerah dalam mengembangkan minat baca pelajar, mahasiswa dan masyarakat Sumsel dan seberapa besar peran lembaga-lembaga profesi perpustakaan seperti duta literasi dalam mencerdaskan masyarakat Sumsel , “ katanya.

Sedangkan Juru bicara Fraksi Partai Nasdem , Herman  dan Juru Bicara Fraksi Hanura Perindo, Alferenzi Panggarbesi mengapresiasi dan mendukung tiga raperda  baru tersebut yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Sumsel .

Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi mengatakan, rapat paripurna di skor hingga, Senin (14/9/2020) untuk mendengarkan tanggapan Gubernur Sumsel.(udy)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 3
  • 2,034
  • 384
  • 4,587,652
  • 1,906,335
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip