Gubernur: Pembangunan RS Ainun Harus Diawasi Aparat

    Gorontalo, jurnalsumatra.com – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin pagi, menyatakan agar proyek pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie harus mendapat pengawalan dan pengawasan dari aparat hukum.
Menurutnya, hal itu penting agar ada trasnparansi dan akuntabilitas pembangunan RS yang rencananya dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Walaupun di KPBU timnya sudah solid dan terdiri dari semua kementrian dan lembaga, tapi saya harap tetap dikawal oleh KPK, Kejaksaan dan Polri. Kenapa harus dikawal. Saya tidak mau ada kesalahan yang berakibat hukum,” ujarnya pula.
Selain karena nilai proyeknya besar dengan taksiran Rp800 miliar, pendanaan RS Ainun oleh Pemprov Gorontalo akan berlangsung jangka panjang 15-18 tahun ke depan.
Gubernur mengaku tidak ingin mengakhir masa jabatannya dengan adanya persoalan hukum.

     “Terserah dari Kejaksaan Agung boleh atau dari Kejaksaan Tinggi juga boleh atau Mabes dan Polda, yang jelas harus dikawal,” ujarnya lagi pula.
Tindak lanjut keinginan ini, Gubernur meminta Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri agar terlibat dalam pengawasan tersebut.
Ia menilai pengawasan penting untuk dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi nanti.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui rencana pembangunan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, dengan menggunakan skema KPBU.
Skema tersebut memungkinkan pendanaan pembangunan rumah sakit dengan investasi swasta.
“Tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak ini. Kami sudah banyak diskusi dan mendengarkan pemaparan tentang rencana dari konsultan, sehingga kami sudah sepakat rencana pembangunan RS Ainun ini harus disetujui,” kata Ketua DPRD Gorontalo, Paris Jusuf.(anjas)

Leave a Reply