Hilangnya Mobnas Ditangani Isnpektorat

Jurnal Sumatra - 26/04/2018 8:37 AM
Hilangnya Mobnas Ditangani Isnpektorat
Hilangnya Mobnas Ditangani Isnpektorat - ()
Editor

Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Terkait berita hilangnya mobil dinas (Mobnas) truk untuk megangkut sampah dengan nomor polisi (Nopol) BG 8050 EZ, merk HINO 130 HD, Ali Afandi mantan kepala dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (BLH)menyampaikan, bahwasannya kasus atas hilangnya Mobnas tersebut sudah ditangani oleh dinas Inspektorat.

“Jadi, untuk kasus itu sampai saat ini sudah ditangani oleh dinas Inspektorat Lahat. Dan, sisopir sendiri sudah berjanji akan mengantinya, ” jelas Ali Afandi, Rabu (25/4/2018).

Soalnya, sambung Ali Afandi yang kini menjabat kepala dinas (Kadis) Perizinan Lahat, berdasarkan SOP pihaknya melarang semua sopir pengangkut sampah untuk membawak pulang.

“Saat itu, sisopir ngotot untuk membawak pulang kerumahnya, usai mengantarkan sampah. Sudah kita jelaskan sesuai SOP semua mobil harus ditinggal atau full semuanya dikantor, ” cetusnya.

Diakui Ali Afandi, ketika dirinya menjabat Kadis Badan Lingkungan Hidup (BLH)dan sebelum peristiwa kehilangan Mobnas tersebut, sisopir sudah membuat surat pernyataan, bahwa sisopir akan bertanggungjawab apabila ada terjadi sesuatu, dan lain halnya kalau ada kerusakan.

“Dalam surat pernyataan itu, diterangkan bahwa apabila terjadi sesuatu hal, maka akan menjadi tanggungjawab sisopir. Lain halnya kalau Mobnas pengangkut sampah tersebut rusak, itu menjadi tanggungjawab Dinas BLH, ” tambahnya.

Berita sebelumnya, sejak tahun 2017 lalu, diketahui setidaknya ada dua unit kendaraan mobil dinas (Mobnas)hilang dan sampai sekarang tidak diketahui secara persip pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Inspektorat Lahat.

Kedua mobil dinas tersebut, 1 unit kendaraan dinas pengangkut sampah dengan nomor polisi (Nopol) BG 8050 EZ, merk HINO 130 HD. Sedangkan satu unitnya lagi, hilang dihalaman parkir kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, mobil TOYOTA VELOS dengan nomor polisi (Nopol) BG 1066 EZ warna putih.

“Kasus hilangnya dua kendaraan dinas ini sejak tahun 2017 silam. Hingga, kini tidak ads kejelasannya. Dan, hilangnya dua mobil dinas ini, akan terus kita pantau serta menelusuri sampai sejauhmana tanggungjawab sipemakai, ” ungkap Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe’i.’ST. SH, Selasa (24/4/2018), kemarin.

Bukan itu saja, Ia memintak kepada dinas terkait agar pegawai negeri sipil (PNS) yang bertanggungjawab atas kehilangan 1 unit kendaraan dinas pengangkut sampah BG 8050 EZ merk HINO 130 HD, segera memberikan ganti rugi hingga akhir April 2018.

“Tidak bisa dibiarkan, harus segera diganti, karena kendaraan yang hilang tersebut merupakan aset negara dan sangat dibutuhkan untuk mengangkut sampah yang makin hari kian banyak, ” tambah Sanderson.

Hilangnya mobil dinas tersebut, menurut Sanderson, membuktikan bahwa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS)yang diberi amanah kurang hati-hati.

“Walaupun itu mobil negara. Tetap saja harus diganti, karena oknum tersebut menghilangkannya, dan harus segera mungkin diganti, ” imbuhnya lagi.

Dijelaskannya, jika oknum PNS tersebut lari dari tanggungjawab, maka pihak Pemkab Lahat harus memproses mereka secara hukum, karena kendaraan itu merupakan aset negara yang hilang satu tahun lalu, tepatnya tanggal 24 April 2017.

“Berdasarkan data yang kita dapat, setidaknya ada dua unit mobil dinas milik Pemkab Lahat yang sudah hilang sejak tahun 2017 lalu. Dan, sampai detik ini prosesnyapun masih belum ada kejelasan, ” cetusnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Ahmad Jamil, SE, pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Lahat, pada 2017 kendaraan yang hilang sebanyak dua unit, untuk mobil Dinas DLH  dalam proses sudah tuntutan ganti rugi (TGR) bisa dikonfirmasi ke sekretariat TGR di inspektorat.

Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat melalui Sekretaris Muhammad Nasir menjelaskan, pihak  PNS yang menghilangkan kendaraan dinas itu  telah menyanggupi ganti rugi, namun tidak menyatakan batas akhir waktu.

Salah satu Ketua Fraksi DPRD Lahat yang akrab dipanggil Gaharu menyarankan, para PNS yang menghilangkan kendaraan dinas itu tidak hanya dimintai ganti rugi, akan tetapi juga harus diberi sanksi tegas, karena telah lalai dalam menjaga aset negara.

“Tidak cukup hanya dengan mengganti kendaraan, tapi juga harus disanksi, karena itu merupakan barang milik negara. Oknum tersebut lari dari tanggungjawab dinas terkait segera mungkin untuk mengambil langkah tegas, “pesan Gaharu. (Din)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 2
  • 153
  • 34
  • 4,772,892
  • 1,946,637
  • 30
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip