Kelompok Aktivis Mahasiswa Surati Bareskrim Soal Ijazah CU

Jurnal Sumatra - 24/09/2020 11:13 PM
Kelompok Aktivis Mahasiswa Surati Bareskrim Soal Ijazah CU
 - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Mencuatnya dugaan ijazah palsu yang dipakai oleh Bupati Lahat, membuat semua kalangan dan tak terkecuali Kelompok Aktivis Mahasiswa Sumsel angkat bicara serta menyurati Kabareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti temuan atas dugaan Ijazah asli tapi palsu (Aspal) yang dipakai oleh Cik Ujang selama menjabat Kepala Daerah Kabupaten Lahat.

Hal tersebut, terbukti saat kelompok organisasi kepemudaan Sumatera Selatan (Sumsel) bersatu menggelar Konferensi Pers dan memberikan pernyataan sikap tegas mereka di Palembang pada Kamis (24/09/2020).

Pernyataan yang dilontarkan oleh kelompok organisasi kepemudaan Sumsel itu, sebagai bentuk menyikapi surat putusan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendibud bernomor 461/E2/TU/2020 yang menyatakan Ijazah Bupati Lahat, Sumsel, Cik Ujang tidak sah.

Hadir dalam jumpa Pers tersebut, Ketum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel, Bambang Irawan, Ketum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel, Muhammad Iqbal, Ketum PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sumsel, I Wayan Dermawan dan Mewakili Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palembang, Trisakti Agung Prakoso.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbagsel, Bambang Irawan, Ketum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumsel, Muhammad Iqbal, Ketum PD Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sumsel, I Wayan Dermawan dan Mewakili Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palembang, Trisakti Agung Prakoso.

Dari temuan dan diumumkannya oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendibud bernomor 461/E2/TU/2020 yang menyatakan Ijazah Bupati Lahat, Sumsel, Cik Ujang tidak sah, membuat Organisasi Kepemudaan Sumsel Bersatu menyoalkan Ijazah tersebut dan menyatakan sikap.

Yang pertama, Organisasi ini sangat prihatin dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akademik yang dilakukan oleh Cik Ujang. Hal tersebut, dinilai para Aktivis Sumsel telah mencidrai dan merusak dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Yang kedua, Organisasi ini menyayangkan pihak kampus  Universitas Sjakhyakirti Palembang yang melakukan dugaan jual beli Ijazah Strata Satu dengan Cik Ujang (Bupati Kabupaten Lahat) dengan gelar akademik Sarjana Hukum dan meminta Ditjen Dikti Kemendikbud untuk memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap kampus tersebut.

Lalu yang ketiga, Organisasi Kepemudaan Sumsel ini, memintak Kapolri untuk segera mendesak Bareskrim agar memproses dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan Cik Ujang dengan pihak Universitas Syakirti Palembang tentu dengan prosedur yang berlaku.

“Artinya, dengan temuan ini kami mintak pihak terkait seperti Bareskrim Mabes Polri dapat segera memproses dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akademik yang dilakukan oleh Cik Ujang. karena dinilai telah mencidrai dunia pendidikan secara transparan dan kasus ini akan kami kawal terus,” ungkap Ketum dalam Jumpa Pera, kemarin.

Yang keempat, katanya, akan mengawal kasus ini sampai tuntas agar tidak terulang dan menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

“Karena, dengan dikeluarkannya surat pernyataan secara resmi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendibud bernomor 461/E2/TU/2020 yang menyatakan Ijazah Bupati Lahat, Sumsel, Cik Ujang tidak sah, membuktikan selama ini kepala daerah Lahat kami nilai telah membodohi masyarakat yang ada, dengan Gelar SH nya,” pungkas Ketum. (Tim)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 5
  • 22,949
  • 11,243
  • 4,634,040
  • 1,919,980
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip