Ketua DPRD Sumsel Nilai Butuh Strategi Pemulihan Perekonomian

Jurnal Sumatra - 20/09/2020 2:19 PM
Ketua DPRD Sumsel Nilai Butuh Strategi Pemulihan Perekonomian
 - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj RA Anita Noeringhati SH MH melanjutkan kunjungan kerja ke BPKAD Provinsi Lampung, Jum’at (18/9/2020). Koordinasi ini untuk memperdalam program strategis pemulihan ekonomi daerah akibat pendemi Covid-19.

“Masa pendemi ini, seluruh provinsi mengalami semua penurunan anggaran sehingga butuh strategi dalam pemulihan perekonomian,” kata Anita usai pertemuan yang dihadiri Kabag BUMD Biro Perekonomian, Rinfayanti SE MT dan Nurul Fajri S.Sos MT Kasubid evaluasi APBD BPKAD Provinsi Lampung.

Diketahui sehari sebelumnya, ketua DPRD Sumsel perempuan pertama ini, sudah terlebih dahulu kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Lampung dan diterima oleh wakil ketua Ririn Kuswantari.

“Kita ketahui bahwa DAK tidak dikucurkan, DBH tidak dikucurkan, DAU dikurangi, dan lainya. Itu jelas mempengaruhi struktur APBD, apalagi Sumsel DBH ditempatkan secara optimis dalam APBD. Ini tentu menjadi masukan kami (DPRD Sumsel) untuk nantinya pembahasan APBD perubahan,” katanya.

Anita menerangkan, dalam pendemi ini beberapa hak bageting DPRD dipangkas, diantaranya pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat covid-19. Seperti Sumsel yang sudah memberitahukan akan meminjam Rp539 M ke PT SMI dalam waktu tiga tahun dan masa tenggang 12 bulan.

“Artinya struktur APBD 3 tahun kedepen tetap persetujuan dewan walaupun pembayarannya pemotongan DBH langsung, berarti kedepan tetap persetujuan kita. Ini bagaimana cara pemotongan sehingga apa saja anggaran yang diperkecil maupun didorong tetap melalui DPRD karena menyangkut struktur APBD persetujuan bersama,” katanya.

Politisi Golkar inipun mengapresiasi delapan strategi unggulan Provinsi Lampung dalam mendongkrak perekonomian meliputi program penguatan kesehatan, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi investasi, pembangunan pertanian. Kemudian adanya pemulihan industry, perdagangan, dan UMKM, ada pula pemulihan sektor pariwisata, pembangunan SDM dan pembangunan infrastruktur.

“Yang tertarik bagi kami adalah strategi bagaimana UMKM bisa bangkit, karena UMKM ini tidak hanya sekedar dipromosikan tapi juga butuh dimodali dan dibekali pelatihan agar bisa laku dan dibeli ditengah pendemi dan digital,” katanya.

Kabag BUMD Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinfayanti SE MT menjelaskan, dalam rangka percepatan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di era new normal khususnya terhadap pelaku Koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung, ada beberapa program pemerintah yang disiapkan.

“Diantaranya pemberian insentif bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang terkena dampak Covid-19 termasuk untuk pengemudi ojek online (ojol) di Provinsi Lampung,” katanya.

Terkait program ini, Pemprov telah menyiapkan anggaran total sebesar Rp. 3.941.330.000,- (Tiga milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

“Pemberian insentif ini rencananya akan diberikan kepada 80 Koperasi sebesar @Rp.10 juta selama 1 bulan, 473 UMKM sebesar @Rp 1 juta selama 2 bulan dan 2.130 pengemudi ojek online (Ojol) sebesar Rp. 500 ribu selama 2 bulan,” katanya.

Sedangkan untuk meningkatkan akses pemasaran produk bagi Koperasi khususnya dimasa pandemi Covid-19, terangnya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menyediakan aplikasi pasar online bagi Koperasi dengan tujuan memberikan layanan kemudahan berbelanja bagi penjual dan pembeli terutama dimasa pandemi Covid-19.

“Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM juga mendata dan mendampingi koperasi yang terdampak Covid-19, serta memberikan fasilitasi akses permodalan bagi Koperasi khususnya yang terdampak Covid-19 agar dapat terus survive dalam berusaha serta tetap melakukan pengawasan serta penilaian kesehatan pada Koperasi,” katanya.

Masih menurut Rinfa, guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berkoperasi, Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung memiliki program One Village One Koperasi (OVOK) dimana tujuan dari program ini adalah untuk membentuk minimal ada 1 Koperasi yang bagus disetiap desa sehingga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian di desa tersebut. “Tentunya dengan tetap terus berkordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pembinaan Koperasi,” katanya.

Mengenai Pelatihan-pelatihan bagi para pelaku Koperasi dan UMKM khususnya yang terdampak langsung oleh Covid-19, sambungnya, Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK non fisik), pada tahun 2020 terdapat 20 pelatihan dengan target peserta yang dilatih sebanyak 730 orang. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melalui Dana Insentif Daerah (DID) juga rencananya akan melakukan beberapa pelatihan yaitu pelatihan vokasional pembuatan masker kain berbahan tapis untuk 60 UMKM, pelatihan vokasional pembuatan jilbab ecoprint untuk 60 UMKM, dan pelatihan branding produk untuk 60 UMKM.

“Selain pelatihan, terdapat juga kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM dalam rangka memotivasi dan memulihkan usaha bagi UMKM terdampak Covid-19 di era new normal dalam bentuk bazar UMKM,” katanya.(udy)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 3
  • 3,774
  • 698
  • 4,582,471
  • 1,904,909
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip