KPK Akan Periksa Wakil Wali Kota Banjarmasin

Jurnal Sumatra - 15/12/2017 4:46 PM
KPK Akan Periksa Wakil Wali Kota Banjarmasin
 - ()
Editor

   Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wakil Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hermansyah sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait persetujuan penetapan peraturan daerah (perda).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat, mengatakan perda tersebut tentang penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin 2017.
“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwan Rusmali,” katanya.
Selain memeriksa Hermansyah, KPK juga akan memeriksa Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi sebagai saksi juga untuk tersangka Iwan Rusmali.
Andi Effendi adalah tersangka yang diduga sebagai pihak penerima dalam kasus tersebut.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK baru saja memperpanjang penahanan terhadap Iwan Rusmali dan Andi Effendi selama 30 hari ke depan dari 14 Desember 2017 sampai 12 Januari 2018.
KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus itu, yakni Dirut PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasih Muslih, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Trensis, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi.

     Untuk Muslih dan Trensis, saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.
Kedua tersangka Muslih dan Trensis diduga bersama-sama menerima fee dari pihak rekanan yang kemudian diberikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar Rp50,5 miliar.
Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Banjarmasin pada Kamis (14/9), KPK mengamankan uang tunai senilai Rp48 juta.
Uang tersebut diduga bagian dari uang Rp150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM.
KPK menduga ada penerimaan-penerimaan lain terkait pembahasan Raperda tersebut untuk perusahaan-perusahaan daerah lainnya.
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Muslih dan Trensis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Iwan Rusmali dan Andi Effendi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(anjas)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 4
  • 2,661
  • 454
  • 4,752,627
  • 1,944,716
  • 11
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip