KPK Sita Dokumen Kasus Proyek Jalan Bengkalis

Jurnal Sumatra - 21/03/2018 4:09 PM
KPK Sita Dokumen Kasus Proyek Jalan Bengkalis
 - ()
Editor

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan berkas proyek jalan dari hasil penggeledahan terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.
“Hasil penggeledahan sebelumnya yang dilakukan di kantor DPRD Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum setempat, penyidik menyita delapan kontainer berkas dan dokumen-dokumen proyek jalan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Selanjutnya, kata Febri, bukti-bukti tersebut akan dipelajari lebih lanjut oleh KPK dan diklarifikasi pada saksi atau tersangka.
Sebelumnya, penggeledahan tersebut dilakukan pada Senin (19/3) di dua lokasi masing-masing kantor DPRD Bengkalis dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.
Febri pun menyatakan bahwa tim KPK sampai Rabu (21/3) masih melakukan kegiatan di Kabupaten Bengkalis.
“Sebagai rangkaian dari kegiatan di Bengkalis sejak Senin kemarin, hari ini tim masih melakukan kegiatan di daerah,” kata Febri.
KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

     M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.
Diduga terkait kerugian negara sekurangnya Rp80 miliar.
Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.(anjas)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 4
  • 2,762
  • 487
  • 4,752,728
  • 1,944,749
  • 7
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip