Lima Lembaga Belum Sampaikan LPJ Dana Hibah Muba

Jurnal Sumatra - 07/11/2017 8:21 PM
Lima Lembaga Belum Sampaikan LPJ Dana Hibah Muba
 - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Kordinator LSM FITRA Nunik Handayani mengirimkan relis kepada jurnalsumatra.com karena adanya temuan BPK Nomor           : 31.A/LHP/XVIII PLG/05/2017 Tanggal : 30 Mei 2017 terdapat lima lembaga belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban dana hibah kabupaten Musi Banyuasin Sumsel dalam Pilkada yang lalu.

Temuan tersebut dilansir FITRA setelah mendapatkan laporan temuan BPK yang memeriksa keuangan pemerinkah kabupaten Musi Banyuasin. Adapun temuan tersebut karena diduga kesalahan prosedur sebagaimana telah diatur dalam  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Musi Banyuasin, pencairan dana hibah secara bertahap telah diatur sebagai berikut.

  1. Pencairan Tahap I dilaksanakan setelah ditandatanganinya NPHD oleh para pihak dan pihak kedua memenuhi persyaratan;
  2. Pencairan Tahap II dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan usulan pencairan tahap II sisa dana dengan melampirkan Laporan Penggunaan Belanja Hibah Tahap I;
  3. Pencairan Tahap III dilaksanakan setelah pihak kedua mengajukan usulan pencairan tahap III sisa dana dengan melampirkan Laporan Penggunaan Belanja Hibah Tahap II; dan seterusnya.

Hasil penelusuran terhadap dokumen permohonan pencairan dana hibah diketahui dana hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian Resort (Polres) Musi Banyuasin tidak sesuai dengan mekanisme pencairan dana hibah, karena pencairan tahap berikutnya penerima hibah ternyata tidak melampirkan laporan penggunaan belanja hibah tahap sebelumnya dari hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban belanja hibah pada PPKD menunjukkan sebanyak 10 penerima bantuan hibah belum menyampaikan laporan penggunaan hibah dan belum memberikan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan hibah sebesar Rp74.560.406.858,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO Uraian Realisasi Dana

Hibah (Rp)

1 Sekretariat Panwaslu 4.912.536.500,00

 

2 Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel  11.087.463.500,00

 

3 Komisi Pemilihan Umum Muba Tahap I 4.406.684.233,00

 

4 Komisi Pemilihan Umum Muba Tahap II  16.400.390.500,00

 

5 Komisi Pemilihan Umum Muba Tahap III  7.509.953.500,00

 

6 Komisi Pemilihan Umum Muba Tahap IV  847.826.200,00

 

7 Komisi Pemilihan Umum Muba Tahap V  19.019.679.425,00

 

8 Kepala Kepolisian Resort Muba Tahap  6.401.406.000,00

 

9 Kepala Kepolisian Resort Muba Tahap II  3.956.967.000,00

 

10 GP Ansor Kab.Muba 17.500.000,00
TOTAL

 

74.560.406.858,00

Dari hasil Konfirmasi dengan Bendahara KPU dan Bendahara Kapolres Muba diketahui sesuai dengan NPHD Pasal 5 ayat (3) menyebutkan pihak kedua berkewajiban membuat laporan penggunaan belanja hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan hibah dilakukan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegitan Pemilihan kepada Pihak Kesatu melalui PPKD yaitutanggal 12 Juni 2017.

Sedangkan untuk hibah kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Tim pemeriksatelah memberikan surat permintaan dokumen Nomor 17/LKPD.Muba/BPK/04/2017tanggal 25 April 2017 yang meminta bukti-bukti pengeluaran/dokumen pertanggungjawaban hibah, dan telah diterima surat balasan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 001/SET/BAWASLU.PROV SS/PW.06.02/IV/2017 yang berisi dana ABPD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di tahun 2016 melalui NPHD telah diregister dan menjadi DIPA Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dana hibah yang masuk ke rekening Panwaslu sudah menjadi APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 maka pemeriksaan dokumen belanja hibah harus mendapat izin dari Bawaslu RI.

Berdasarkaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berlaku mulai tanggal 9 November 2016 diketahui Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) dipisah menjadi dua SKPD yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa secara tertibadalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukungdengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 01 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Subsidi,Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga KabupatenMusi Banyuasin, pada Pasal 20:
  4. Ayat (1) menyatakan bahwa penerima hibah secara formal dan material ataspenggunaan hibah yang diterimanya;
  5. Ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

(1). Laporan penggunaan hibah

(2). Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;

(3). Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa, serta foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

  1. c) Ayat (3) menyatakan bahwa pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

Dari sini, kita liat bahwa pengelolaan dan pelaksanaan dana hibah di Kabupaten Muba ini telah melanggar beberapa peraturan yg ada seperti PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Perbub No. 01 Tahun 2012 tentang Tatacara Penganggaran. (relis FITRA/Nunik Handayani)

Palembang, 7 November 2017

Sumber Data    : LHP Kab Musi Banyuasin

Buku                : III

No       mor                  : 31.A/LHP/XVIII PLG/05/2017

Tanggal            : 30 Mei 2017

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 4
  • 2,619
  • 441
  • 4,752,585
  • 1,944,703
  • 183
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip