LPSK Perkenalkan PP Restitusi Anak

Jurnal Sumatra - 10/11/2017 4:56 PM
LPSK Perkenalkan PP Restitusi Anak
 - ()
Editor

Jakarta, jurnalsumatra.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana kepada aparat penegak hukum, mulai hakim, jaksa hingga  penyidik dari kepolisian.
Para penegak hukum itu  menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana baru disahkan dan ditandatangani pada akhir Oktober 2017.
“Dengan demikian, PP ini masih baru sehingga perlu diketahui penegak hukum sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal. Apalagi, PP ini dengan tegas mewajibkan penyidik kepolisian dan jaksa untuk menginformasikan kepada korban melalui orang tua atau walinya bahwa mereka punya hak untuk mengajukan restitusi,” kata dia.
Bentuk restitusi dimaksud yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
Jika pelaku tindak pidana itu adalah anak, yang berkewajiban membayar restitusi adalah orang tua, baik ayah maupun ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

“Kerugian yang diminta ganti bisa material dan immaterial,” kata Semendawai
Selain PP Nomor 43 Tahun 2017 LPSK juga menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.
Semendawai berpendapat, pada sejumlah kasus, perempuan atau anak perempuan, menjadi korban tindak pidana sehingga lahirnya perma ini dianggap sangat relevan, khususnya dalam kasus-kasus dengan perempuan sebagai korban.
Dia mencontohkan, anak korban perempuan dalam persidangan berhak didampingi dan pemeriksaan dimungkinkan menggunakan teleconference. Bila anak perempuan korban tersebut mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk diperiksa menggunakan konferensi jarak jauh,  maka jaksa dan hakim harus mengizinkannya karena pemeriksaan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dengan telekonference dianggap sangat penting.
Biasanya pada saat anak korban harus berhadapan dengan pelaku di persidangan, mereka akan takut sehingga sulit menjelaskan penderitaan yang diterima. Kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma baru bagi mereka.
“Kami  mengapresiasi Pusdik Mahkamah Agung yang menggelar kegiatan ini. Dengan harapan akan banyak penegak hukum yang peduli dengan saksi dan korban, khususnya anak dan perempuan,” katanya.(anjas)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 2
  • 5,655
  • 763
  • 4,650,412
  • 1,921,557
  • 10
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip