Pemkab Pamekasan perbaiki 1.427 rumah tidak layak huni

Jurnal Sumatra - 26/10/2020 10:24 AM
Pemkab Pamekasan perbaiki 1.427 rumah tidak layak huni
 - (Jurnal Sumatra)
Editor

Pamekasan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, memperbaiki 1.427 rumah tidak layak huni yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah itu.

“Jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki Pemkab Pamekasan selama kurun waktu 24 September 2018 hingga 24 September 2020 atau dua tahun kepemimpinan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja’e,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkab Pamekasan Muharram  di Pamekasan, Minggu.

Perinciannya pada tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki Pemkab Pamekasan mencapai 175 unit, tahun 2019 sebanyak 548 unit dan pada tahun 2020 ini sebanyak 654 unit, bertambah dari data sebelumnya yang menyebutkan untuk tahun 2020 sebanyak 644 unit.

“Data tambahan ini, karena ternyata ada pengerjaan susulan sebanyak 10 unit, sehingga total rumah yang tidak layak huni dan diperbaiki Pemkab Pamekasan mencapai 654 unit,” kata Muharram.

Menurut dia, sebenarnya jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Pamekasan yang terdata di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pemkab Pamekasan sebanyak 8.288 unit dari total 221.322 unit rumah, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.

“Jumlah ini hanya yang sudah diimput, karena masih ada sebagian desa yang belum menyetor kepada kami,” katanya.

Jumlah RTLH terbanyak di Kecamatan Pamekasan, yakni 1.998 unit, lalu Kecamatan Palengaan sebanyak 1.692 unit dan terbanyak ketiga di Kecamatan Batumarmar, yakni sebanyak 1.149 unit.

Namun karena ketersediaan anggaran terbatas, maka, belum semua rumah tidak layak huni bisa diperbaiki oleh Pemkab Pamekasan.

“Jadi, hanya 1.427 unit rumah tidak layak huni itu yang bisa kami perbaiki, dan itu, bukan dari satu anggaran, melainkan dari tiga sumber anggaran berbeda,” katanya.

Masing-masing anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBD).

Di Pamekasan, kata Muharram, sebenarnya program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini mulai tahun 2017. Kala itu, jumlahnya sebanyak 327 unit. Sehingga jika ditotal, sejak program perdana itu berjalan, maka RTLH yang sudah diperbaiki sebanyak 1.754 unit.(anjas)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 1
  • 280
  • 108
  • 4,759,230
  • 1,945,386
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip