Polda Sulsel Sebut Penahanan Pejabat Pemkot Aturan

Jurnal Sumatra - 02/02/2018 5:41 PM
Polda Sulsel Sebut Penahanan Pejabat Pemkot Aturan
 - ()
Editor

     Makassar, jurnalsumatra.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan jika penahanan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Erwin Syafruddin Haiyya telah sesuai dengan peraturan perundangan.
“Penahanan yang dilakukan terhadap Kepala BPKAD Makassar Erwin Haiyya itu telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga tidak ada hal yang dilanggar,” jelas Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat.
Ia mengatakan, penetapan dan penahanan tersangka Erwin Haiyya itu telah sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
Penyidik, kata dia, telah memiliki dua alat bukti yang cukup sehingga penahanan dilakukan berdasarkan unsur objektif dan subjektif yang diatur dalam KUHAP tersebut.
“Karena sudah ada dua alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka dilakukan dan dengan unsur objektif dan subjektif perkara kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama,” katanya.
Terkait dengan kekhawatiran dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang menyatakan jika penahanan itu akan membuat pemerintahan menjadi lumpuh, dinilainya terlalu berlebihan menanggapi proses hukum.

     Dicky menjelaskan, penyidik juga berpedoman pada pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun sebelumnya dengan bukti dokumen yang disita oleh penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu.
Di mana dokumen Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang APBD tahun 2017 telah ditetapkan dan ditandatangani pada 28 Desember 2016.
“Jadi, dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun 2017 untuk SKPD BPKAD Makassar ditetapkan dan ditandatangani tanggal 3 Januari 2017, sehingga tidak ada alasan jika pemerintahan disebut lumpuh,” jelasnya.
Sebelumnya, Polda Sulawesi Selatan melakukan penahanan terhadap Kepala BPKAD Makassar Erwin Syafruddin Haiyya usai pemeriksaan sebagai tersangka yang dilakukan sejak siang hingga malam hari, Jumat (26/1).
Dicky menjelaskan, tersangka Kepala BPKAD Makassar Erwin Haiyya berperan besar dalam sejumlah pengadaan langsung berupa ATK dan bertindak sebagai pengguna anggaran (PA) serta pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan makan dan minum. Tersangka diduga menunjuk tujuh perusahaan tanpa mekanisme lelang.(anjas)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 2
  • 1,162
  • 156
  • 4,751,128
  • 1,944,418
  • 11
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip