Potensi Korupsi Pembangunan Infrastruktur PUPR Prabumulih

Jurnal Sumatra - 23/09/2020 7:51 PM
Potensi Korupsi Pembangunan Infrastruktur PUPR Prabumulih
Bendahara OPD PALI Alihkan Dana ke Rekening Pribadi - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Fitra Sumsel Kembali merilis hasil temuan BPK RI, hasil temuan tersebut dikirm fitra melalui surat elektronik ke meja redaksi jurnalsumatra.com.

Adapun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor No 03/LHP/XVIII.PLG/01/2020.

Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2019 telah menganggarkan untuk Belanja Modal sebesar Rp.334.039.334.374,00 dan telah direalisasikan per 30 November 2019 sebesar Rp.171.684.797.760,00 atau 51,40%.

Sementara anggaran belanja modal Dinas PUPR pada Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan telah dianggarkan sebesar Rp. 155.934.335.500,- dengan realisasi per 30 November 2019 yaitu sebesar Rp. 84.721.229.866,00.

Dari realisasi belanja infrastruktur tersebut diantaranya dipergunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan  sebanyak 36 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 79.417.044.509,31 yang tersebar di 6 (enam ) kecamatan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, atas dokumen kontrak serta kondisi fisik di lapangan secara uji petik bersama PPK, pengawas lapangan, dan penyedia jasa diketahui terdapat 36 paket pekerjaan kurang volume yg berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.189.290.866,11 dengan rincian sebagai berikut:

  1. Peningkatan dan pembangunan jalan yang tersebar di 12 lokasi di kecamatan Prabumulih Timur ( Kelurahan Patih Galuh, jln Lingkar Tjg Telang, Kel. Anak Petai, Desa Tanjung Telang, Bawah Kemang, 3 lokasi di Kel Patih Galang dan 2 lokasi di Jln Jend Sudirman, Kepondang Indah, Jalan Senuling), dengan total anggaran sebesar Rp. 26.187.308.600,-. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa dokumen serta pengujian fisik yg dilakukan bersama dengan PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Penyedia  Jasa menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dilapangan sebesar Rp. 814.053.762,62
  • Rehabilitasi dan peningkatan pembangunan jalan yg dilakukan di Kecamatan Prabumulih Timur ini tersebar di 11 (sebelas) lokasi yaitu di 3 lokasi diKelurahan Muara Dua,  Rumah Dinas Walikota, 3 lokasi di Kelurahan Gunung Ibul, area Jln Jend Sudirman, Talang Sako, Jalan poros Karang Jaya, Jln Ra Kartini dengan total anggaran sebesar Rp. 13.204.012.502,-. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa dokumen dan pengujian fisik yg dilakukan bersama dengan PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Penyedia  Jasa menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dilapangan sebesar Rp. 643.507.331,99
  • Pembangunan peningkatan jalan di Kecamatan Rambang Kapak Tengah tersebar di 6 (enam) lokasi yaitu di Jln Talang Batu, Aer Simpur Karangan, Jalan Poros Kemang, Jalan Talang Batu dan 2 (dua) lokasi Rambang Senuling, dengan total anggaran sebesar Rp. 13.314.426.831,31. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa dokumen serta pengujian fisik yg dilakukan bersama dengan PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Penyedia  Jasa menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dilapangan sebesar Rp. 817.422.432,19.
  • Peningkatan Jalan yg dilakukan di Kecamatan Prabumulih Utara ini tersebar di empat lokasi yaitu di dua area Jalan Sudirrman, Jln Diponegoro, serta peningkatan jalan Nibungan di Kelurahan Anak Petai dengan total anggaran sebesar Rp.8.806.376.576.- Hasil analisa pemeriksaan terhadap dokumen, serta pengujian fisik yg dilakukan bersama dengan PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Penyedia  Jasa menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dilapangan sebesar Rp. 353.292.171,67.
  • Pembangunan jalan yg dilakukan di Kecamatan Cambai tersebar di dua lokasi yaitu di Kelurahan Sungai Medang dan jalan desa Pangkul dengan total anggaran sebesar Rp. 11.399.221.000,-. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa dokumen dan pengujian fisik yg dilakukan bersama dengan PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Penyedia  Jasa menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume dilapangan sebesar Rp. 375.108.155,98.
  • Pekerjaan peningkatan Jalan di Kemang Tanduk – Kelurahan Tanjung Menang Kecamatan Prabumulih Selatan,  dengan nomor  kontrak 620/035/SPK-PPK.II/VIII/2019 tertangga 14 Agustus 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 6.505.699.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik secara uji petik yg dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 bersama dengan PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 185.907.011,66.

Kondisi tersebut melanggar Syarat Umum Kontrak (SSUK) serta beberapa peraturan seperti Perpres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa, terutama pada :

  • pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika terutama pada huruf (d). menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait; dan pada huruf (f). menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; serta pada huruf (h).  tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  • Pada syarat umum kontrak telah diatur bahwa Hak dan Kewajiban Para Pihak, penyedia berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, maka FITRA Sumatera Selatan  mendesak agar :

  1. Inspektorat daerah serta Aparat Penegak Hukum terkait untuk segera memeriksa dan memproses secara hukum pihak pihak terkait.
  2. Memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke kas daerah Kota Prabumulih atas kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.189.290.866,11 serta,
  3. Memberikan sanksi dengan cara tidak dilibatkan lagi pada kontrak kerjasama berikutnya, agar perbuatan merugikan keuangan negara tidak terulang secara terus menerus.(nunik fitra sumsel)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.

PENGUNJUNG

  • 3
  • 3,775
  • 698
  • 4,582,472
  • 1,904,909
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip