PTSP Jember sebut lima izin masih perlu persetujuan bupati

Jurnal Sumatra - 22/10/2020 11:26 AM
PTSP Jember sebut lima izin masih perlu persetujuan bupati
 - (Jurnal Sumatra)
Editor

Jember, Jawa Timur, jurnalsumatra.com – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jember menyatakan sebanyak lima izin masih memerlukan persetujuan bupati dan kewenangannya belum dilimpahkan kepada Kepala PTSP.

“Selama pendelegasian itu belum ditandatangani oleh kepala daerah maka wewenang ada di bupati,” kata
Kasubag Umum dan Kepegawaian PTSP Jember Andika Wijaya dalam rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (21/10).

Menurutnya, ada lima izin yang masih belum dilimpahkan kepada Kepala PTSP yakni izin mendirikan usaha kesehatan, izin mendirikan sekolah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lokasi yang masih menunggu persetujuan bupati sejak tahun 2017.

“Proses keluarnya tanda tangan atau izin dari bupati terhadap lima izin tersebut juga tidak ada patokan, sehingga menyesuaikan dengan kesibukan bupati,” tuturnya.

Perizinan PTSP di Jember berbeda dengan PTSP di hampir seluruh daerah yang sudah memiliki kewenangan pendelegasian untuk mengeluarkan izin dan memiliki standar waktu untuk diterbitkan izin tersebut.

“Setiap tahun PTSP sudah mengirimkan surat kepada bupati agar dibuatkan regulasi melalui peraturan bupati terkait dengan pelimpahan pendelegasian wewenang perizinan kepada Kepala PTSP,” katanya.

Ia mengatakan pendelegasian kewenangan Kepala PTSP untuk menerbitkan izin juga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Permendagri yang sudah diberlakukan hampir di semua daerah.

“Terakhir kami mengirim surat kepada Bagian Hukum Pemkab Jember untuk itu pada 10 Oktober 2020 setelah tim Ombudsman datang ke Jember,” ujarnya.

Sementara Anggota Komisi B DPRD Jember Nyoman Aribowo mengatakan Jember itu sudah yang paling terlambat membentuk PTSP dan juga satu-satunya kepala daerah yang belum mendelegasikan kewenangan kepada Kepala PTSP.

“Jember dalam hal ini sudah melanggar aturan karena ada Perpers Tahun 2017 dan juga Permendagri yang mewajibkan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/ wali kota untuk mendelegasikan semua perizinan kepada PTSP,” katanya.

Sejak 2017, lanjut dia, pendelegasian wewenang perizinan di Jember tidak diserahkan kepada PTSP, padahal seharusnya izin tersebut sudah harus diserahkan kepada kepala PTSP.

“Jember mungkin menjadi satu-satunya kepala daerah yang masih mengurusi izin dan hal itu menabrak aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah,” ucap politikus PAN Jember itu.

Ia menjelaskan pihaknya akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Jember untuk berkirim surat kepada Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief agar Pemkab Jember segera menjalankan perintah Mendagri dan Presiden terkait proses perizinan segera dilimpahkan kepada PTSP.(anjas)

Komentar telah ditutup.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 3
  • 984
  • 227
  • 4,741,626
  • 1,942,198
  • 0
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip