Walhi: Banjir Buktikan Manajemen Lingkungan Palembang Buruk

Jurnal Sumatra - 14/11/2018 8:58 AM
Walhi: Banjir Buktikan Manajemen Lingkungan Palembang Buruk
 - ()
Editor

Palembang, jurnalsumatra.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan menyatakan banjir di hampir seluruh wilayah Kota Palembang, Selasa pagi, setelah turun hujan deras beberapa jam membuktikan buruknya manajemen lingkungan Bumi Sriwijaya itu.
Banjir yang biasa terjadi pada setiap turun hujan lebih dari satu jam, sekarang ini merupakan yang paling parah dan dikhawatirkan akan lebih besar lagi jika tidak ada tindakan penanggulangan yang tepat dan perbaikan manajemen lingkungan, kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel M Hairul Sobri, di Palembang, Selasa.
Ia menjelaskan, hampir seluruh warga Kota Palembang saat ini resah dengan bencana banjir yang tersebar hampir di seluruh wilayah kota, karena berpeluang terjadi kembali mengingat musim hujan masih beberapa bulan ke depan.
“Banjir hari ini tidak hanya mengganggu kenyamanan aktivitas warga Palembang,  tetapi juga telah menyebabkan kerugian ekonomi dan pendidikan,” ujarnya.
Beberapa sekolah  diliburkan karena terendam luapan air hujan yang tidak tertampung saluran air, kolam retensi, dan sungai.

Selain merendam beberapa sekolah dan kawasan permukiman penduduk, hujan deras yang turun cukup lama sejak Senin (12/11) malam hingga Selasa pagi mengakibatkan banjir hingga satu meter dan menggenangi beberapa ruas jalan protokol seperti di Jalan R. Sukamto (Hotel Al-Furqon sampai PTC Mall) mengakibatkan banyak kendaraan mogok dan kemacetan arus lalu lintas yang cukup panjang, katanya.
Melihat kondisi tersebut, Pemkot Palembang harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan lingkungan dan tidak mengacu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel M Hairul Sobri.
Selain itu berorientasi pada solusi penyelesaian permasalahan banjir dengan memperhatikan  faktor penyebab secara komprehensif.
Aspek-aspek lingkungan perkotaan seperti perluasan ruang terbuka hijau (RTH), memulihkan serta menjaga area rawa yang tersisa, memperbaiki sistem drainase dan memastikan fungsi kolam retensi berjalan dengan baik, tambahnya.
“Pemkot Palembang harus secara tegas memastikan tidak ada lagi proses pembangunan dilakukan tanpa ada KLHS dan Amdal (dokumen lingkungan hidup) karena proses dokumen lingkungan hidup terkadang hanya bersifat formalitas,” kata Sobri.(anjas)

Tinggalkan Komentar

Anda harus login untuk ber-komentar.

Untitled Document
HUBUNGI KAMI
  • E-Mail: jurnalsumatra@yahoo.co.id

SERTIFIKASI DEWAN PERS

Dilarang mengutip isi berita dan karya jurnalistik dari portal jurnalsumatra.com tanpa izin resmi dari management dan redaksi.


PENGUNJUNG

  • 3
  • 2,667
  • 456
  • 4,752,633
  • 1,944,718
  • 83
  • 17

RUANG IKLAN

 

 

Arsip