Jhon Krisli mengaku merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyuarakan hal ini karena banyak dikeluhkan masyarakat. Dia juga khawatir kenaikan tarif air PDAM ini juga berimbas pada sektor lainnya.
Kekecewaan terhadap ketidaktegasan DPRD Kotawaringin Timur juga diungkapkan Muhammad Shaleh. Mantan Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur itu pun menilai persoalan rencana kenaikan tarif PDAM itu memang sudah bergulir sejak dia ada di Komisi IV periode 2014-2019 silam, namun selalu mereka tolak karena kondisi ekonomi dan alasan kenaikan yang masih belum mendesak.
“Yang jelas dengan kondisi sekarang seakan DPRD mendukung kebijakan menaikan tarif, sementara itu mereka lupa bahwa mereka adalah penyeimbang pemerintahan yang tidak harus selalu mendukung kebijakan. Apalagi soal kenaikan tarif ini harus ditentang karena membebani masyarakat,” demikian Shaleh.
Sementara itu Direktur PDAM Tirta Mentaya Firdaus Herman Ranggan saat rapat dengar pendapat di DPRD menjelaskan, pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian tarif karena kondisi yang dinilai sudah mendesak. Saat ini beban usaha sudah sangat tinggi sehingga perlu penyesuaian tarif agar perusahaan ini bisa tetap beroperasi melayani masyarakat.
“Bahkan BPKP sudah dua kali menyarankan melakukan penyesuaian tarif ini supaya perusahaan ini bisa tetap sehat. Selama ini tarif kita jauh lebih rendah dibanding PDAM daerah lain seperti Kapuas dan Palangka Raya. Baru kali ini dilakukan penyesuaian tarif,” jelas Firdaus.
Dia menambahkan, beban usaha PDAM terus meningkat akibat membengkaknya biaya operasional seiring naiknya tarif listrik, bahan kimia dan lainnya. Kondisi ini membuat PDAM sudah tidak mampu lagi mempertahankan tarif yang ada sehingga terpaksa melakukan penyesuaian tarif.(anjas)
Komentar