OKI, Jurnalsumatra.com – Adanya tudingan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Iwan Setiawan, diduga mengarahkan Ketua forum Puskemas untuk mengutip pungutan kepada para pimpinan Puskesmas (Pimpus) di OKI mendapat bantahan.
Muherli, Ketua Forum Puskesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) membantah keras isu negatif yang ditudingkan kepada dirinya beserta beberapa rekan sesama kepala puskesmas.
Beberapa kepala puskesmas yang ditemui, justru menuding pernyataan tendensius tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan.
Secara gamblang disampaikan Muherli bersama rekan sesama kepala puskesmas ini sendiri, bahwa sejauh ini diakuinya tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas.
“Bagaimana mungkin saya disebut koordinator pengumpul dana dari rekan-rekan puskesmas. Sementara yang dituduhkan tidak pernah terjadi sekalipun. Terlebih disebut sebagai kutipan uang rutin setiap bulan,” ujar Muherli di Kayuagung, Senin (29/1/2024).
Lebih jelas diungkapkan Muherli, berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan lainnya telah dianggarkan tersendiri oleh Dinas Kesehatan. Termasuk anggaran bagi puskesmas masing-masing.
“Secara logika, terbilang konyol sekali dilakukan bila meminta pungutan tersebut. Sementara masing-masing telah memiliki anggaran tersendiri,” jelas Muherli
Menurut Muherli, dengan isu miring ini sendiri dirasakan cukup mengganggu kinerja dirinya dimana ia mendapatkan keluhan serupa dari rekan-rekan sejawat.
“Rekan-rekan mengeluhkan hal yang sama. Mereka mendesak kami harus mengeluarkan klarifikasi agar fitnah yang terlontar tidak diyakini sebagai fakta sebenarnya. Bahkan bila diperlukan, mereka malah hendak mengajukan gugatan secara hukum,” ucap Muherli
Lebih lanjut, dikatakan Muherli, terkait beberapa pertemuan 13 dari 33 kepala puskesmas yang dituding sebagai kelompok tertentu. Dia menggarisbawahi dengan jelas, bahwa kelompok 13 tersebut sengaja dipanggil kepala dinas untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah.
Sambung Muherli, dalam kelompok kecil tersebut terdiri dari kepala puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah dan kapus yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional.
“Kapus yang telah terjadi kasus maupun yang dianggap sudah berpengalaman menekan angka kasus demam berdarah di wilayah masing-masing ini dikumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif,” tandas Muherli
Diteruskan Muherli, justru tidak berlaku efektif bila seluruh kapus diminta hadir. Mengingat jarak tempuh dan biaya serta prinsip prioritas penanganan yang didahulukan guna menekan dan meminimalisir penyebaran kasus DBD meluas
“Cukup dibekali sejumlah mitigasi pencegahan demam berdarah bagi wilayah yang belum terkena dampak dari kasus demam berdarah. Jadi kapus yang dipanggil bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya,” urai Muherli
Memperkuat pernyataan Muherli, Ditemui secara terpisah, ketegasan juga disampaikan Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti didampingi kapus Mesuji Makmur, Siti Muntowiyah yang mengungkapkan fakta sebenarnya dengan mengutarakan bahwa isu tersebut sebaiknya disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya penggalangan dana atas permintaan Kepala dinas kepada kapus setempat.
“Sebagai kepala puskesmas sejak tahun 2019 lalu, tak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Baik secara langsung atau tidak. Ataupun secara tertulis maupun lisan. Secara individual maupun terkoordinir. Itu fitnah paling keji,” ungkap Santi.
Kepala Puskesmas Penanggoan Duren, Rista Nadia mengaku hubungan sesama kepala puskesmas terbilang solid. Menurut dia, hubungan kerja yang selama ini justru terjalin semakin kompak setelah forum kapus terbentuk sejak 2020 lalu.
Adapun anggapan terpecah belah tersebut, menurut perempuan berhijab ini memungkinkan benar terjadi lantaran pemikiran sempit oknum itu sendiri yang berlaku parsial dan individual hingga akhirnya tercipta ilusi adanya faksi-faksi tertentu.
“Semenjak terbentuk forum kapus, mengeksekusi berbagai arah kebijakan terkoordinasi lebih jelas terarah. Sekecil apapun, berbagai persoalan diselesaikan dengan satu pemufakatan. Termasuk mencari solusi dari isu negatif seperti saat ini merupakan bagian didalamnya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Iwan Setiawan mengaku memaklumi bila sejumlah kepala puskesmas bereaksi keras atas berbagai tudingan yang mencuat ke permukaan. Disisi lainnya, secara bijak ia menyebut seperti tokoh pewayangan Sengkuni dengan sifat tidak terpuji itu sendiri merupakan bagian dinamika dalam organisasi,
“Hal biasa terjadi dalam institusi seperti dinas ini sendiri terdapat beberapa watak yang berseberangan. Disinilah sikap sebagai pimpinan diuji untuk tetap bijaksana melewatinya tanpa kegaduhan. Walaupun sesungguhnya berbagai tuduhan tidak perlu terjadi di ruang publik bila masing-masing saling introspeksi diri,” tandasnya.
Sebelumnya, sempat beredar pemberitaan media online adanya dugaan Oknum Kadinkes OKI, IS diduga kerap meminta “jatah” sejumlah uang kepada para pimpinan Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten OKI.
Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya pun mencapai jutaan rupiah. Ironisnya dugaan meminta jatah ini sangat sering dilakukan, empat bahkan hingga lima kali dalam satu bulan dengan berbagai alasan sumbangan.
Dijelaskan salah satu Kepala Puskesmas yang minta identitasnya dirahasiakan mengatakan, sudah mengaku kesal dan geram atas kelakuan pimpinannya yakni Oknum Kepala Dinas OKI ini. Karena setiap bulan hampir lima kali meminta jatah uang kepada Puskesmas dengan berbagai alasan.
Ada diantaranya mengatakan bahwa oknum IS mengaku uang tersebut untuk disetorkan kepada Bupati OKI yang kala itu masih dijabat oleh Iskandar SE.
“Entah apa benar untuk disetor kepada pak Bupati atau hanya akal-akalanya saja”, ujar oknum kepala puskesmas dengan nada jengkel dalam media tersebut.
Setiap kali ada kegiatan pasti Puskesmas yang menjadi korban diminta untuk menyiapkan dana. Diakui sumber ini, aksi meminta jatah ini diduga dikomandoi oleh oknum Ketua Forum Puskesmas inisial M
Sementara untuk bagian menelpon masing-masing Puskesmas untuk menagih uang yang dimaksud diduga dilakukan oleh Oknum Puskesmas Sugihwaras, Cengal, Sungai Menang dan Pedamaran Timur.
Sejak Kepala Dinas dijabat oleh oknum IS, lanjut sumber tersebut, Puskesmas terpecah menjadi terkotak-kotak. Oknum IS ini selalu mengatakan untuk satu komando tapi fakta dilapangan hal itu tidak berjalan. (rel/Choe)
Komentar